HABARI.ID, DEPROV | Persoalan kepesertaan BPJS kesehatan mandiri masih menjadi keluhan masyarakat Gorontalo, termasuk bagi warga Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana yang tidak mampu lagi membayar iuran lantaran himpitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Keluhan itu muncul dari wanita paruh baya atau Ibu Rey asal Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail pada kegiatan reses masa persidangan kedua tahun 2022-2023, Kamis (09/02/2023).
Wanita yang kini tinggal di depan Rumah Dinas Wakil Gubernur itu menjelaskan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang bermasalah terhadap kepesertaan BPJS kesehatan mandiri, karena ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh bencana non alam Covid-19 lalu.
“Kami hanya minta solusi, bagaimana kalau ada masyarakat yang punya kartu BPJS mandiri yang sudah tidak aktif lagi, memang sebelum virus corona merebak ekonomi warga bisa dikata stabil. Tapi akibat Covid-19 warga sudah tak sanggup lagi membayar, sedangkan kalau sakit biaya pengobatan juga mahal dan masih punya tunggakan,” kata Ibu Rey.
Politisi Partai Demokrat itu langsung merespon keluhan warga Kelurahan Tanggikiki itu, bahkan ia memberi penegasan terhadap instansi terkait untuk turun tangan dan merampungkan persoalan ketidakaktifan BPJS kesehatan mandiri.
“Saya tidak mau terima masalah BPJS kesehatan ini jadi tanggungjawab kabupaten atau kota. Yang jelas sekarang banyak masyarakat yang lagi kesusahan, dinas kesehatan sebagai ujung tombak maka harus membereskan itu, kalau perlu alihkan ke yang gratis,” ungkap Erwin.
Selain itu, Erwin mengakui akan berkoordinasi dan membawa persoalan ini ke Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi itu untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin.
“Nanti saya akan komunikasikan dengan jajaran Komisi IV Deprov Gorontalo agara melakukan rapat dengar pendapat bersama dinas kesehatan maupun pihak BPJS kesehatan dan saya akan ikut rapat nanti,” tandasnya. (dik/habari.id)
