HABARI.ID, PEMPROV | Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar prosesi adat Mopotilolo, menyambut kedatangan Duta Besar Uni Emirate Arab untuk Republik Indonesia, Abdulla Salem
Habari.id
Rektor UNG ke Mahasiswa Baru: Tantangan adalah Proses yang Harus Siap Dihadapi
HABARI.ID, KAMPUS I Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., hadir di tengah-tengah kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus
Kejaksaan: Sudah 35 Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Kasus Korupsi Command Center
HABARI.ID, HUKRIM I Dugaan kasus korupsi pengadaan Command Center Video Wall tahun anggaran 2022, sampai dengan saat ini masih berproses di meja
Kolaborasi Gubernur Gusnar dan Bupati Rum Hasilkan Dana Rp97 Miliar
HABARI.ID, PEMPROV I Kolaborasi antara Gubernur Gusnar Ismail dan Bupati Boalemo Rum Pagau berhasil mendatangkan anggaran sebesar Rp97 miliar dari Badan Nasional
Kepala BNPB Pastikan Anggaran Rp97 Miliar Mengucur ke Gorontalo
HABARI.ID, PEMPROV I Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan anggaran Rp97 miliar bakal mengucur ke Gorontalo. Kepastian itu diperoleh saat
Danial Ibrahim: Ada Tujuh Tujuan Pembebasan Tunggakan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan
HABARI.ID, PEMPROV I Program pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, yang baru di launching Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Gorontalo,
Wali Kota Adhan ke Oknum LSM: Jangan Memprovokasi dan Cari Duit di Tengah Pembebasan Lahan Warga!
HABARI.ID, KOTA GORONTALO I Pembangunan kantor Wali Kota Gorontalo yang baru di kawasan eks Terminal Andalas memasuki tahap pembebasan lahan. Namun, di
Semarakkan HUT ke 81 RI, Bapenda Provinsi Gorontalo Luncurkan Program Pemutihan Pokok dan Denda PKB
HABARI.ID, PEMPROV | Menyemarakkan HUT ke 81 Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Gorontalo membebaskan tunggakan pokok dan pajak kendaraan bermotor, yang dimulai tanggal
Parah! Dokumen Pendaftaran Register Nasional Eks Rumah Jawatan Kantor Pos, Banyak Kejanggalan
HABARI.ID, KOTA GORONTALO I Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea mempertanyakan dokumen yang digunakan sebagai bukti pendaftaran register nasional eks Rumah Jawatan Kepala




















