HPMIG Yogyakarta Butuh Perhatian DPRD dan Pemerintah Daerah

oleh
HPMIG, Yogyakarta, Pemerintah Daerah.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, Wakil Ketua DPRD Kris Wartabone saat menerima cendera mata dari HPMIG Yogyakarta.
banner 468x60
HABARI.ID I HPMIG (Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo) Yogyakarta, membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD dalam hal anggaran, untuk kebutuhan mahasiswa da pelajar serta perbaikan fisik asrama.

Noval Karim Ketua HPMIG Yogyakarta jelaskan Senin (29/06/2020), sudah empat tahun anggaran cabang dari Pemerintah Daerah, belum juga direalisasikan.

“Ada beberapa hal yang kami sampaikan ke jajaran anggora DPRD Provinsi Gorontalo, diantaranya anggaran cabang yang sudah empat tahun belum juga ada. Anggaran untuk asrama HPMIG Yogyakarta,” ujar Noval.

Dia ceritakan, kondisi fisik asrama HPMIG Yogyakarta sekarang sudah sangat memprihatinkan, jika hujan sedikit genangan air di asrama sudam sampai lutut orang dewasa.

“Kunjungan kami di DPRD Provinsi Gorontalo hari ini, juga membahas kondisi fisi asrama Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Yogyakarta yang sudah memprihatinkan …”

“Sehingga kami berharap bisa menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan legislatif,” terang Noval Karim Ketua HPMIG.

DPRD Provinsi Gorontalo saat menyemangati jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Indonesia Gorontalo dari Yogyakarta.

Tidak hanya itu tambah Noval, Pemerintah Daerah juga harus memberikan perhatian terhadap kondisi asrama, yang sudah melebihi kapasitas bahkan masih ada yang tidak lagi berstatus mahasiswa masih tinggal di asrama tersebut.

“Selain tidak layak dihuni, kapasitas ruangan asrama HPMIG Yogyakarta sudah melebihi daya tampung, hanya satu lantai dan masih ada yang tidak berstatus mahasiswa tinggal di asrama,” tegas Noval.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Kris Wartabone jelaskan, ini kali pertama Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Yogyakarta melakukan kunjungan di DPRD, dan membahas persoalan asrama.

“Aspirasi yang mereka sampaikan terkait dengan bantuan rutin yang sudah terhenti, akibat salah satu pengurus tidak melaprokan ke pemerintah daerah. Terkait dengan bantuan asrama yang sudah parah, anggarannya masih di alokasikan ke Covid-19 …”

“Kemudian, terkait mereka ingin kembali ke Yogyakarta dan ingin melakukan rapid test, tentu dibebani oleh biaya. Nah, ini akan kami komunikasikan dengan pemerintah daerah,” tutup Kris.(bink/habari.id).

Baca berita kami lainnya di

Tinggalkan Balasan