HABARI.ID, TULUNGAGUNG I Hasil evaluasi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dilakukan BPK RI, mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada 2019 lalu.
“Capaian ini naik setingkat dibandingkan tahun 2018 lalu, yang hanya mendapat predikat WDP. 2019 kita sudah dapat WTP,” ungkap Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM, ketika berbicara pada Rapat Paripurna penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD Tahun Anggaran 2019 di DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (02/07/2020).
Kenaikan peringkat opini yang diberikan BPK RI, menurut Bupati, menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung semakin membaik.
“Mudah-mudahan, opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI ini bisa dipertahankan dan memotivasi kita agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang,” tuturnya.
Ada yang berbeda dari pelaksanaan Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Ketua DPRD Tulungagung, Marsono S.Sos ini. Tak semua anggota DPRD yang hadir. Hanya pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi yang hadir. Selebihnya mengikuti mengikuti rapat secara live streaming dari rumah masing-masing.
Plt Sekretaris DPRD Tulungagung, Drs Yuwono Pramudianto mengatakan, tidak hanya dari kalangan anggota Dewan yang mengikuti pelaksanaan Rapat Paripurna yang mulai menggunakan sarana digital ini.
Sejumlah pejabat dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Tulungagung juga menyaksikan Paripurna ini dari rumah.
“Dari eksekutif yang hadir di Kantor Dewan hanya Bupati, kemudian Sekda dan para Asisten Sekda,” tuturnya. DPRD Kabupaten Tulungagung mulai menerapkan protokol kesehatan. Ini juga akan terapkan pada agenda-selanjutnya yang akan dilaksanakan DPRD.(fal/habari.id)
