HABARI.ID, TULUNGAGUNG I Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Tulungagung tahun 2021 ini menerima anggaran Rp. 3,4 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Soal serapan anggaran dari pemanfaatan DBHCHT, baik di Bagian Perekonomian dan OPD lainnya ini, Bappeda Tulungagung masih ragu jika dana tersebut dapat terserap 100 persen.
Berita Terkait: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Tulungagung Dapat Rp. 25 Miliar
Bagian Perekonomian Setda, memang telah menyisihkan Rp. 1 Miliar untuk Bantuan Langsung Tunia (BLT) untuk para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Sementara sisa anggaran sebesar Rp. 2,4 Miliar dari penerimaan dari DBHCHT ini, akan dimanfaatkan untuk sosialisasi.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Tulungagung, Adi Prasetiya, mengatakan untuk bagian perekonomian fungsi administratif tidak terlalu banyak yang dikelola.
“Rp. 2,4 Miliar itu untuk kegiatan pengembangan informasi terkait cukai rokok ilegal, pemberantasan cukai ilegal, sosialisasi tentang pemberantasan cukai ilegal dan monitoring evaluasi,” kata Adi saat di kantornya, Kamis (21/10/2021) lalu.
Berita Terkait: Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Di Tulungagung Bakal Dapat BLT
Tapi, hingga hampir memasuki tahun 2022 anggaran sebesar Rp 2,4 Miliar masih terserap hanya beberapa persen.
“Kita terkendala dengan Covid-19. Kemarin kan Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sehingga belum bisa mengumpulkan banyak orang. Soal sudah berapa persen dana ini terserap, saya tidak hafal betul karena masih dalam konsiliasi,” katanya.
Pertengahan November masih baru diadakan sosialisasi di Desa/kelurahan se Kabupaten Tulungagung.
Kepala Bappeda Tulungagung melalui Kasubid bagian Ekonomi, Fahmi Alif, yang sempat dimintai komentar soal pemanfaatan anggaran yang bersumber dari DBHCHT ini.
Melalui pesan WhatsApp, Fahmi tidak yakin kalau Bagian Perekonomian Setda bisa seratus persen menyerap anggaran tersebut di tahun 2021 yang hanya menyisakan 3 bulan saja.
“Belum yakin saya mas. Perlu dibicarakan lagi dengan teknis,” kata Fahmi. Besar kemungkinan hampir semua Perangkat Daerah atau Dinas yang menerima DBHCHT tahun 2021 ini, tak akan bisa terserap seratus persen pemanfaatan dana tersebut.(fal/habari.id)
