HABARI.ID, PEMKAB MOJOKERTO I Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa meraih Anugerah Adhiwidya Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Indonesia 2026 kategori Pelopor Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS)/Anak Putus Sekolah (APS).
Penghargaan yang diberikan oleh DPP Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mendukung pengembangan pendidikan nonformal dan informal, khususnya melalui upaya penuntasan anak tidak sekolah.
Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) VI FK PKBM Indonesia Tahun 2026 di Graha Sawung Galing, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (6/11). Penghargaan diserahkan oleh Ketua DPP FK PKBM Indonesia kepada Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar.
Prosesi penyerahan tersebut turut disaksikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto.
Dalam kesempatan itu, Gogot Suharwoto menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berkomitmen memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk anak usia dini.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak usia 0–6 tahun mendapatkan layanan pendidikan melalui tiga jalur utama, yakni Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
“TPA dan KB sampai hari ini masih merupakan pendidikan nonformal. Alhamdulillah, untuk TK sudah formal, gurunya sudah mendapat sertifikasi, dan muridnya mendapat Program Indonesia Pintar (PIP),” ujar Gogot usai pembukaan Seminar Nasional dan Munas FK PKBM.
Ia mengungkapkan, pada 2026 pemerintah telah menyalurkan Program Indonesia Pintar kepada 880 ribu peserta didik TK, dengan kuota sekitar 850 ribu penerima setiap tahunnya.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan rehabilitasi terhadap 18.000 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, serta nyaman bagi anak-anak.
“Ini instruksi Presiden. Instruksi tahun 2025 bahwa semua layanan yang diberikan harus direhabilitasi supaya layak, aman, dan nyaman bagi anak-anak,” jelasnya.
Tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur, Kemendikdasmen juga mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital bagi lembaga PAUD, khususnya Kelompok Bermain dan TK. Fasilitas tersebut akan didukung pelatihan serta konten pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan penyediaan akses listrik bagi lembaga pendidikan yang belum terjangkau, termasuk melalui kerja sama dengan PT PLN dengan alokasi anggaran sebesar Rp500 miliar.
Lebih lanjut, Gogot menyoroti persoalan lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang masih belum mengakses pendidikan akibat berbagai faktor, mulai dari jarak tempat tinggal, keterbatasan ekonomi, hingga persoalan keluarga.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan.
Ia juga menegaskan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal. Lulusan pendidikan kesetaraan juga memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Pemerintah tidak bisa membedakannya. Apalagi ijazah saat ini sudah menggunakan e-ijazah (elektronik) sehingga tidak perlu khawatir terhadap upaya manipulasi karena tergerus dengan teknologi,” tutupnya.
Sementara itu, kegiatan Rakornas FK PKBM Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung pada 6–8 November di Unesa mengusung tema ‘Memperkuat Transformasi FK PKBM Menuju Pendidikan Nonformal yang Berkualitas, Inovatif, Berdaya Saing, Unggul, dan Berkelanjutan’.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 713 peserta dari 32 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FK PKBM seluruh Indonesia. Sejumlah unsur turut hadir, mulai dari jajaran kementerian, kepala daerah, pimpinan perguruan tinggi, hingga tamu undangan.
Selain Bupati Mojokerto, Anugerah Adhiwidya PNFI Indonesia 2026 juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan kepala dinas sebagai bentuk penghargaan atas perhatian serta kontribusi mereka dalam memajukan pendidikan nonformal dan informal di daerah masing-masing.
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.(cha/habari.id).
