HABARI.ID, KOTA MOJOKERTO I Merespons keluhan masyarakat terkait kondisi sanitasi yang tidak layak, Pemerintah Kota Mojokerto bergerak mencari solusi bagi Bu Ana, warga Jalan Empunala, Kelurahan Balongsari. Pemkot Mojokerto akan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto untuk membantu pembangunan jamban di rumah warga tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPERAKIM) Kota Mojokerto, Endah Supriyani, menjelaskan bahwa sebelumnya Bu Ana telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan pembangunan jamban melalui program pemerintah.
Namun, berdasarkan hasil verifikasi, yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan karena tidak masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.
“Untuk mendapatkan bantuan jamban sehat, calon penerima harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5 berdasarkan DTSEN. Berdasarkan data yang menjadi acuan verifikasi, Bu Ana belum masuk dalam kelompok tersebut sehingga belum bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui program ini,” jelas Endah.
Ia menambahkan, pada 2026 terdapat 65 usulan calon penerima bantuan sosial septik skala individu atau jamban sehat yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto, Farida Mariana, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi kebutuhan sanitasi layak bagi Bu Ana melalui skema bantuan alternatif.
“Untuk kondisi Bu Ana, intervensi akan kami lakukan dengan berkolaborasi bersama Baznas Kota Mojokerto untuk membantu pembangunan jamban agar kebutuhan sanitasi yang layak dapat segera terpenuhi,” ungkap Farida.
Selain menyiapkan bantuan pembangunan jamban, Pemkot Mojokerto juga akan mengusulkan pemutakhiran data Bu Ana kepada Kementerian Sosial. Langkah ini dilakukan agar kondisi sosial ekonominya dapat diverifikasi kembali berdasarkan keadaan faktual di lapangan.
Upaya tersebut menjadi bentuk komitmen Pemkot Mojokerto dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan pelayanan, khususnya warga yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan penyaluran bantuan sosial tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku, sembari mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar persoalan masyarakat dapat ditangani melalui solusi yang tepat.(cha/habari.id).
