HABARI.ID I Juru Bicara DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Wahidin Ishak, mendesak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) agar berani dan segera mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang di balik kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Wahidin, dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius, terlebih informasi yang beredar menyebutkan adanya sejumlah pihak lain yang turut menjadi sasaran, mulai dari aktivis, pimpinan kabinet hingga ketua-ketua partai politik.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus bertindak profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Pengungkapan fakta menjadi penting agar publik mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan tindakan penyadapan itu.
Wahidin juga mengingatkan prinsip Equality Before the Law atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang jabatan, kekayaan, status sosial maupun latar belakang, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara netral dan adil, bukan dijadikan alat untuk melindungi kepentingan atau kekuasaan pihak tertentu.
“Penegakan hukum harus berlaku bagi siapa saja. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, dan tidak boleh pula hukum dijadikan alat kekuasaan,” demikian penegasan prinsip yang disampaikan Wahidin.
Ia berharap Mabes Polri dapat mengusut dugaan penyadapan tersebut secara tuntas, mengungkap pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.(bm/habari.id).
