HABARI.ID I Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memaparkan capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Tahun 2020 kepada Tim Koordinasi Supervisi Wilayah IV, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat koordinasi pencegahan korupsi, Kamis (28/1/2021).
Sebelumnya, MCP merupakan sistem yang dibangun oleh KPK dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan.
MCP meliputi 8 area perubahan, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.
“Alhamdulillah, dari 8 area perubahan itu capaian kita untuk tahun 2020 cukup baik, nilainya mencapai 82,10%,” kata Wakil Gubernur Idris Rahim usai pertemuan.
“Untuk kabupaten/kota, tertinggi diraih Kota Gorontalo dengan nilai 83,87% dan terendah Boalemo 27,13%,” sambung Idris.
Pada pertemuan itu, Idris juga memaparkan progres pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov Gorontalo Tahun 2020.
Dari 427 wajib LHKPN, saat ini yang sudah melaporkan tercatat sebanyak 135 pejabat atau mencapai 31,6%.
“Pelaporan LHKPN ini akan terus kita pacu hingga batas akhir pada Maret 2021. Kita optimis bisa mengulang kembali prestasi 100% pelaporan LHKPN yang diraih tahun 2020 di mana Provinsi Gorontalo meraih KPK Award,” kata Idris.
Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK Asep Rahmat Suwandha menyampaikan rencana kerja Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK di Provinsi Gorontalo yang meliputi kegiatan koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan.
“Kami juga sudah bersilaturahmi dengan pimpinan Forkopimda Provinsi Gorontalo, mulai dari pak Kajati, Kapolda, Pengadilan Tinggi, BPK, BPN dan beberapa instansi lainnya,” katanya.(rls).
