Komisi A Kecewa Kuota CPNS dan CP3K Kota Tahun Ini Sedikit

oleh
cp3k
Rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Kota Gorontalo, menghadirkan jajaran BKPP Kota Gorontalo.
banner 468x60

HABARI.ID I Anggota Komisi A, DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, ungkapkan kekesalannya terhadap keputusan pemerintah pusat yang membatasi penerimaan CPNS dan CP3K di wilayah Kota Gorontalo.

Bagaimana tidak, dalam penerimaan CPNS dan CP3K tahun ini kuota yang di dapatkan oleh Kota Gorontalo, berdasarkan keputusan pemerintah pusat hanya 99 orang saja.

Sementara banyak masyarakat Kota Gorontalo yang sudah sejak dulu, telah mempersiapkan hal ini untuk melamar jadi CPNS dan CP3K.

“Saya merasa sedikit tercengang dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita di daerah. Kasihan ya, masyarakat yang hari ini, akan tetapi mau tidak mau kita harus menerima,” ucap Aleg dari Fraksi PDIP itu.

Hal ini diungkapkannya saat Komisi A DPRD Kota Gorontalo melakukan rapat dengar pendapat, bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo, Rabu (19/05/21).

Senada dengan kata, Heryanto Thalib, yang juga anggota Komisi A dari partai besutan Zulkifli Hasan ini juga menyayangkan bahwa di tahun ini yang di terima hanyalah Teknis, Guru dan tenaga Kesehatan saja, sementara banyak bidang lain yang membutuhkan peluang tersebut.

“Apalagi sudah banyak para tenaga administrasi dan lain-lain yang sudah mengabdikan dirinya hingga bertahun-tahun, tentu hal ini yang harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, di temui usai pertemuan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Ben Idrus kepada Habari.id mengungkapkan, bahwa hal ini sudah merupakan keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

“Kuota kita Alhamdulillah diberikan oleh Menpan lewat 2 jalur, yakni CPNS dan CP3K. Kalau CPNS untuk tenaga kesehatan dan CP3K adalah untuk tenaga Guru yang totalnya ada 99 orang,” jelasnya.

“Dari usulan kita 185 orang, ada 99 orang yang di akomodir, tentunya hal ini ada beberapa pertimbangan dari kementerian secara teknis ..,”

“Mungkin dilihat dari usulan karena analisis jabatannya dan lain-lain, dan bahkan pertimbangannya adalah kemampuan anggaran dan lain sebagainya. Sehingga kita merekrut banyak juga ketersediaan anggaran mungkin kurang,” tandasnya.(yat/habari.id).

Baca berita kami lainnya di

Tinggalkan Balasan