HABARI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahun 2021.
LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jumat (24/12/2021).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam sambutannya mengatakan, tema pemeriksaan BPK dalam dua tahun terakhir terkait dengan penanganan masalah pandemi COVID-19.
Pada Semester II tahun 2021, BPK Gorontalo melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan vaksinasi pada dua entitas, yaitu Pemprov Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
“Hasil pemeriksaan kami menunjukkan bahwa kecepatan untuk menangani pandemi ini tidak hanya tergantung pada pemerintah pusat dan daerah. Tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti distribusi vaksin,” ungkap Dwi Sabardiana.
Sehingga itu BPK dalam LHP tersebut merekomendasikan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terkait penetapan target sasaran vaksinasi, Dwi Sabardiana berharap bisa dipetakan lebih akurat melalui integrasi data.
“Akurasi data ini masih menjadi masalah klasik walaupun kita sudah memiliki banyak sumber, baik dari Dukcapil, Dinas Sosial, maupun instansi lainnya. Untuk itu kami mohon sinergitasnya untuk pencapaian sasaran vaksinasi,” imbuhnya.
Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga 24 Desember 2021, dari total sasaran vaksinasi di Provinsi Gorontalo sebanyak 938.409 orang, cakupan untuk dosis pertama mencapai 73,52 persen atau sebanyak 689.914 orang. Sedangkan untuk dosis kedua 42,94 persen atau mencapai 402.990 orang. (edm/habari.id)
