HABARI.ID I PT. Gorontalo Fitrah Mandiri harus diaudit lagi secara independen oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), begitu kata Fadli Hasan, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Rabu (01/07/2020), yang dihadiri Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
Tujuan PT. Gorontalo Fitrah Mandiri diaudit oleh lembaga independen seperti KAP, agar lembaga legislatif bisa tahu data terbaru tentang Badan Usaha Milik Daerah ini seperti apa, dan sudah sampai dimana pengoperasiannya.
“Alasan kami meminta PT. Gorontalo Fitrah Mandiri untuk diaudit oleh KAP, agar kami di DPRD bisa tersajikan dengan data terbaru tentang perusahaan ini …”
“Sebab sampai dengan sekarang DPRD khususnya Komisi II, belum juga memiliki data terbaru tentang BUMD ini,” jelas Fadli dalam RDP yang digelar di ruang Komisi II.
Dia jelaskan, jika jauh sebelumnya perusahaan milik daerah itu sudah diaudit dan datanya telah diterima oleh legislatif, mungkin Komisi II sekarang sudah mengkaji apakah perusahaan ini layak diberikan dukungan, atau sebaliknya.
“Jika kita di lembaga dalam hal ini Komisi II sudah memiliki data hasil auditnya, kita bisa megetahui nasib dari perusahaan ini, apakah diberhentikan atau diberikan dukungan …”
“Kalau BUMD ini sudah dilakukan audit oleh BPKP RI Perwakilan Gorontalo, maka kami minta hasil auditnya. Mulai dari Akta Perseroan …”
“Dokumen awal pembentukan, sampai dengan perubahan dokumen persoalan yang ada di perusahaan ini,” jelas Fadli.
Diketahui sebelumya persoalan yang ada di PT. Gorontalo Fitrah Mandiri ini, terungkap melalui Rapat Banggar (Badan Anggaran) Senin (29/06/2020) lalu. Bahwa perusahaan tersebut sudah tidak maksimal lagi, dan sempat disarankan untuk ditutup.(bink/habari.id).
