HABARI.ID | Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili sangat menyayangkan jika Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan dilebur dengan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Senin (25/10/2021).
Thomas menjelaskan, program kerja di Dinas Perkim Provinsi Gorontalo sangat khusus dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Utamanya untuk urusan kemiskinan dan perumahan rakyat kawasan kumuh.
“Coba bayangkan kalau tidak ada Dinas Perkim, maka bertumpuklah urusan cipta karya, urusan PUPR. Sedangkan saat ini saja masih keteteran sangking banyaknya program kerja,” ungkap Thomas usai rapat dengar pendapat bersama dinas terkait.
Aleg dari Partai Golkar ini mengakui, betapa strategisnya Dinas Perkim Provinsi Gorontalo, terutama dalam penataan pengawasan wilayah kumuh dan mengatur tentang perumahan. Untuk itu dirinya meminta agar instansi tersebut layak dipertahankan.
“Mumpung ranperda penggabungan OPD belum disahkan. Kalaupun sudah disetujui pun kami akan kordinasikan dengan Pak Gubernur betapa pentingnya OPD ini. Apalagi setelah kami melakukan beberapa studi komparasi ke daerah lain, kami melihat bahwa ada hal yang perlu di pertahankan terhadap OPD itu tinggal di beri penguatan-penguatan SDM,” ujarnya.
Thomas mengatakan, pekerjaan di Dinas Perkim Provinsi Gorontalo memang belum sepenuhnya maksimal, akan tetapi hal itu bisa dibereskan dengan dukungan anggaran yang lebih dan juga SDM atau sumber daya manusia.
“Sempat kami bandingkan dengan dengan Dinas Perkim di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara, ternyata di luar Gorontalo sangat strategis untuk menunjang pembangunan daerah. Sehingga kami sangat menyayangkan kalau OPD ini akan digabungkan dengan PUPR,” tandasnya. (Dik/Habari.id)
