Oleh: Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute).
HABARI.ID I Pada Senin malam, 24 Agustus 2026, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat khusus. Yang dibicarakan bukan agenda rutin parlemen, melainkan evaluasi atas posisi politik Golkar dalam pemerintahan Gusnar Ismail–Idah Syahidah. Ghalieb Lahidjun, Ketua Fraksi sekaligus Sekretaris DPD I Golkar Gorontalo, mengatakan bahwa dukungan politik bukan cek kosong. Koalisi, menurut dia, harus menghadirkan hubungan yang saling menguntungkan, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlanjutan elektoral partai (BeritaA1.id, 25 Agustus 2026). Bahkan, Meyke Kamaru, anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, mengingatkan bahwa kemenangan Gusnar bukan pekerjaan satu pihak. Bahkan dirinya menambahkan agar modal politik bersama ini jangan digunakan untuk kepentingan membangan citra politik sepihak (Hibata.id, 27 Agustus 2026).
Dua hari kemudian, Gusnar dan Idah tampil berdampingan memimpin rapat pimpinan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemerintah menegaskan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dan komunikasi dengan seluruh unsur koalisi, termasuk Golkar, masih terpelihara (ANTARA News Gorontalo, 26 Agustus 2026).
Dua peristiwa tersebut menghadirkan dua kenyataan yang tidak harus saling meniadakan. Kebersamaan Gusnar dan Idah membuktikan bahwa pemerintahan belum berhenti. Akan tetapi, ia belum membuktikan bahwa seluruh kekuatan politik yang mengantarkan mereka ke Puncak Botu masih memiliki tujuan, kepercayaan, dan rasa kepemilikan yang sama.
Memng, terlalu dini menyatakan koalisi telah pecah. Hingga 27 Agustus 2026, belum ada keputusan resmi Golkar menarik dukungan. Tidak tersedia pula keputusan formal Gerindra meninggalkan pemerintahan. Hubungan kelembagaan antara eksekutif dan DPRD masih bekerja. Perubahan APBD 2026 bahkan disetujui Badan Anggaran sebagai representasi seluruh fraksi pada 18 Agustus 2026 (DPRD Provinsi Gorontalo, 18 Agustus 2026).
Karena itu, yang sedang berlangsung bukan keruntuhan pemerintahan, melainkan erosi politik. Erosi tersebut bekerja setidaknya pada tiga tingkat. Pada tingkat relasional, komunikasi gubernur dengan sejumlah elite pengusung semakin berjarak. Pada tingkat institusional, koalisi elektoral tidak kunjung berubah menjadi koalisi pemerintahan yang memiliki mekanisme kerja. Pada tingkat elektoral, proyeksi Demokrat mengirim Erwin Ismail ke DPR RI menciptakan benturan langsung dengan kepentingan Golkar dan Gerindra.
KLAIM GUSNAR dan PARADOKS PEMBANGUNAN
EROSI politik Gusnar tidak terjadi dalam pemerintahan yang sama sekali tanpa capaian. Justru di sinilah letak paradoksnya.
Ekonomi Gorontalo tumbuh 7,68 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Pada triwulan II, pertumbuhan tetap kuat pada angka 6,20 persen, sementara ekspor barang dan jasa tumbuh 25,32 persen (BPS Provinsi Gorontalo, 5 Mei 2026; BPS Provinsi Gorontalo, 5 Agustus 2026).
Kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 12,16 persen, berkurang 0,46 poin persentase dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin turun sekitar 5.160 orang menjadi 150.600 orang. Produksi padi 2025 mencapai 281.170 ton gabah kering giling, sedangkan produksi jagung mencapai 653.290 ton. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Gorontalo juga meningkat menjadi 4,30 dengan predikat “memuaskan” (BPS Provinsi Gorontalo, 5 Agustus 2026; BPS Provinsi Gorontalo, 2 Februari 2026; Pemerintah Provinsi Gorontalo, 8 Januari 2026).
Angka-angka itu menunjukkan bahwa pemerintahan Gusnar bukan pemerintahan yang berhenti bekerja. Namun, sebagian data 2025 tidak seluruhnya dapat diklaim sebagai hasil kebijakan Gusnar karena ia baru dilantik pada 20 Februari 2025. Lebih mendasar lagi, pertumbuhan agregat belum sepenuhnya berubah menjadi kesejahteraan yang merata.
Pertumbuhan triwulan II-2026, misalnya, terutama didorong oleh pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 59,96 persen. Ketergantungan yang semakin besar pada pertambangan menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pertumbuhan: berapa besar nilai tambah yang tinggal di Gorontalo, berapa banyak pekerjaan lokal yang tercipta, dan berapa besar biaya ekologis serta sosial yang kelak harus ditanggung?
Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,17 persen. Namun, pada Mei meningkat menjadi 3,35 persen. Dalam tiga bulan, jumlah penduduk yang bekerja dilaporkan turun dari 649.006 menjadi 618.138 orang, atau berkurang 30.868 orang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kehilangan sekitar 21.846 pekerja (BPS Provinsi Gorontalo, 5 Agustus 2026).
Nilai tukar petani yang sempat mencapai 131,04 pada Juni 2026 jatuh 5,99 persen menjadi 123,19 pada Juli. Penurunan itu merupakan yang terdalam di antara 14 provinsi di kawasan timur Indonesia (BPS Provinsi Gorontalo, 3 Agustus 2026). Produksi dapat meningkat, tetapi pendapatan petani tetap mudah diguncang oleh tata niaga, distribusi, harga input, dan posisi tawar yang lemah.
Kerentanan yang lebih mendasar terdapat pada kesehatan dan pendidikan. Hingga April 2026, Gorontalo telah mencatat 17 kematian ibu, mendekati batas target tahunan sebanyak 20 kasus. (Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 21 April 2026).
Dalam penerimaan murid baru 2026, dari kuota 26.312 kursi SMA negeri, baru 13.487 yang terisi ketika evaluasi dilakukan. Angka itu tidak otomatis berarti separuh anak usia sekolah tidak bersekolah karena proses redistribusi masih berlangsung. Namun, kesenjangan tersebut memperlihatkan distribusi peminat dan mutu sekolah yang belum seimbang (RRI.co.id, 30 Juni 2026).
Dengan demikian, catatan pemerintahan Gusnar bersifat campuran. Pernyataan bahwa tidak ada capaian bertentangan dengan data pertumbuhan, kemiskinan, produksi pertanian, dan digitalisasi pemerintahan. Namun, klaim bahwa pembangunan telah berlangsung baik-baik saja juga mengabaikan persoalan kualitas pekerjaan, kerentanan petani, kesehatan ibu, dan akses pendidikan.
Persoalan politik Gusnar sesungguhnya terletak di sini: capaian statistik belum sepenuhnya menjadi pengalaman sosial, sedangkan capaian pemerintahan belum berhasil diubah menjadi modal kepercayaan bersama dalam koalisi.
KRONIK KEMENANGAN KOALISI
GUSNAR–Idah memenangkan Pemilihan Gubernur Gorontalo 2024 dengan 295.983 suara atau 43,40 persen suara sah. Kemenangan itu sah dan kuat, tetapi merupakan kemenangan pluralitas, bukan mayoritas mutlak. Koalisi pengusung terdiri atas Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PBB.
Di DPRD Provinsi Gorontalo, konfigurasi tersebut tidak menghasilkan mayoritas. Berdasarkan komposisi awal hasil Pemilu 2024, Golkar memperoleh tujuh kursi, Gerindra enam, Demokrat tiga, sedangkan PBB tidak memperoleh kursi. Koalisi pengusung dengan demikian hanya menguasai 16 dari 44 kursi atau sekitar 36,4 persen (KPU Provinsi Gorontalo, 9 Januari 2025; DPRD Provinsi Gorontalo, 9 September 2024).
Komposisi itu membuat Gusnar sejak awal harus menjalankan dua pekerjaan politik. Pertama, menjaga soliditas partai-partai pengusung. Kedua, memperluas dukungan ke luar koalisi agar pemerintahan mempunyai ruang yang memadai dalam pembahasan anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Pada pekerjaan kedua, Gusnar memperlihatkan kemampuan yang cukup baik. Ia membangun komunikasi dengan almarhum Rachmat Gobel dan jajaran Nasdem mengenai distribusi bahan bakar, penyelenggaraan Penas Petani Nelayan, dan pengembangan peternakan (ANTARA News Gorontalo, 15 Maret 2026).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf meminta kader PKS mendukung kebijakan Gusnar dan menyampaikan kritik secara konstruktif (Pemerintah Provinsi Gorontalo, 11 April 2026). Sekretaris Jenderal Hanura Benny Rhamdani memuji kemampuan Gusnar menjaga stabilitas dan komunikasi daerah (Pemerintah Provinsi Gorontalo, 17 Mei 2026). Gusnar juga mengajak PPP membangun kolaborasi politik untuk pembangunan (Pemerintah Provinsi Gorontalo, 11 Maret 2026).
Paradoksnya, ketika lingkaran komunikasi di luar koalisi meluas, rasa kepemilikan sebagian partai di dalam koalisi justru menyusut. Gusnar cukup berhasil membangun jembatan baru, tetapi tidak sepenuhnya berhasil merawat rumah politik yang membawanya kembali menjadi gubernur.
Koalisi elektoral dibentuk untuk memenangi pemilihan. Koalisi pemerintahan dibangun untuk merumuskan agenda, memikul risiko, dan bertanggung jawab atas hasil kebijakan secara bersama-sama. Dari berbagai sumber-sumber terbuka, belum terlihat pelembagaan forum permanen partai pengusung, kesepakatan kebijakan bersama, protokol penyelesaian konflik, ataupun evaluasi reguler antara gubernur, wakil gubernur, pimpinan partai, dan fraksi pendukung.
Hubungan politik lebih banyak bertumpu pada komunikasi antarfigur. Model demikian tampak kukuh selama para tokohnya masih berada dalam jarak dekat. Ketika satu atau dua elite mulai mengambil jarak, fondasi koalisi segera terlihat tipis.
JARAK DUKUNGAN GERINDRA
HUBUNGAN Gusnar dengan Gerindra perlu dibaca melalui kronologi, bukan hanya melalui pertikaiannya dengan Adhan Dambea.
Sebelum pelantikan, hubungan tersebut tampak menjanjikan. Pada 24 Januari 2025, Ketua DPD Gerindra Gorontalo Elnino Mohi menyatakan kesiapan partainya mendukung Program Gorontalo Maju 2025–2030. Gusnar mengatakan bahwa dukungan Elnino, legislatif, dan partai pengusung penting karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri (60dtk.com, 24 Januari 2025).
Pernyataan itu merupakan titik awal koalisi. Namun, setelah pemerintahan berjalan, suara Gerindra tidak lagi tunggal dan stabil.
Polemik Gorontalo Half Marathon pada November 2025 memperlihatkan perubahan tersebut. Ketika sebuah video lama Elnino digunakan kembali dalam perdebatan publik, Elnino menjelaskan bahwa video itu telah dikirim sekitar tiga bulan sebelumnya dan tidak dibuat untuk polemik yang sedang berlangsung. DPC Gerindra Kota Gorontalo kemudian menuduh pihak pemerintah provinsi menggunakan materi lama sebagai pembenaran politik.
Tuduhan tersebut merupakan posisi DPC Gerindra Kota dan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Namun, peristiwa itu menunjukkan kegagalan mengelola konteks komunikasi: dukungan lama dipersepsikan sebagai legitimasi baru, sementara pemilik pernyataan mengambil jarak dari konteks penggunaannya (Habari.id, 24 November 2025).
Dua hari kemudian, Koordinator Gerindra Regional Sulawesi Abdul Karim Al Jufri meminta kader Gerindra tidak takut mengkritik. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus didukung, sedangkan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat harus dilawan. Dalam forum yang sama, Adhan sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Gorontalo menyatakan akan melakukan safari politik untuk membesarkan partai (Habari.id, 26 November 2025).
Adhan menempati posisi khusus. Kritiknya tidak otomatis menjadi keputusan resmi Gerindra, tetapi ia memiliki panggung eksekutif sebagai Wali Kota Gorontalo. Dengan demikian, kritik Adhan tidak lagi dapat seluruhnya dibaca sebagai suara politisi perseorangan; ia telah masuk ke dalam ekosistem kekuasaan Gerindra, sekalipun tidak setiap pernyataannya otomatis menjadi sikap resmi partai
Pada Februari 2026, Adhan mengancam meninggalkan Gerindra karena menilai fraksi partainya di DPRD provinsi tidak cukup kritis terhadap pengangkatan Rania Riris Ismail—menantu Gusnar—sebagai komisaris Bank SulutGo (Gorontalo Post, 24 Februari 2026).
Pemerintah menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara kolektif dalam RUPS, bukan oleh Gusnar seorang diri. Rania disebut memiliki pengalaman di bidang keuangan dan sertifikasi manajemen risiko (ANTARA News Gorontalo, 13 Februari 2026).
Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran hukum. Hubungan keluarga juga tidak otomatis menghapus kompetensi seseorang. Namun, legalitas prosedural berbeda dari legitimasi etik. Ketika kerabat dekat kepala daerah ditempatkan dalam perusahaan daerah, pemerintah perlu membuka kriteria seleksi, proses nominasi, kandidat pembanding, pengungkapan hubungan keluarga, serta posisi kepala daerah dalam pengambilan keputusan. Klarifikasi yang datang setelah kritik menguat selalu berada dalam posisi defensif.
Gerindra sendiri tidak sepenuhnya menutup saluran komunikasi. Pada Maret 2026, Gusnar bertemu Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono dan membicarakan pembangunan daerah dalam suasana terbuka (ANTARA News Gorontalo, 6 Maret 2026).
Dengan demikian, Gerindra bukan blok oposisi yang seragam. Ada Adhan yang mendorong konfrontasi, fraksi provinsi yang justru dinilainya kurang kritis, struktur daerah yang mempertahankan otonomi politik, dan elite nasional yang tetap berkomunikasi dengan Gusnar. Masalah gubernur bukan bahwa seluruh Gerindra telah meninggalkannya, melainkan bahwa hubungan tersebut semakin berlapis, ambigu, dan tidak lagi ditopang satu kesepahaman bersama.
GOLKAR dan POLITIK DUA JALUR
HUBUNGAN Gusnar dengan Golkar lebih rumit karena Idah Syahidah memegang dua posisi: Wakil Gubernur Gorontalo dan Ketua DPD I Golkar Gorontalo. Sebagai wakil gubernur, Idah masih bekerja bersama Gusnar. Namun, sebagai ketua partai, ia berada di tengah struktur Golkar yang mulai mempertanyakan manfaat politik dari koalisi.
Sinyal awal muncul dalam polemik medali Gorontalo Half Marathon 2025 yang hanya mencantumkan nama gubernur. Ghalieb Lahidjun menilai pencantuman nama tunggal dapat menimbulkan kesan bahwa gubernur tidak menghargai wakilnya. Ia menegaskan bahwa Gusnar dan Idah harus diperlakukan sebagai satu kesatuan kolektif. Pemerintah menjawab bahwa pencantuman nama gubernur merupakan praktik kelembagaan, bukan personalisasi (Rakyat Merdeka, 21 November 2025).
Secara administratif, medali merupakan perkara kecil. Secara semiotik, ia besar. Partai membaca simbol, urutan nama, visibilitas kader, dan akses komunikasi sebagai ukuran penghargaan politik. Ketidakpekaan terhadap simbol membuat keputusan teknis berkembang menjadi pesan politik yang merugikan.
Pada Januari 2026, Rusli Habibie bertemu Adhan Dambea di kantor Wali Kota Gorontalo. Rusli menyatakan telah meminta Fraksi Golkar mendukung program Pemerintah Kota Gorontalo dan mendorong Adhan maju ke DPR RI pada 2029. Dalam pertemuan itu, Adhan menyampaikan usulan program aspirasi sekitar Rp 60 miliar (Go-Pena.id, 9 Januari 2026). Terhitung telah berulang kali Rusli bertemu, dibandingkan frekuensi Rusli bertemu dengan Gusnar Ismail
Pertemuan-pertemuan tersebut sah sebagai komunikasi antarelite dan hubungan anggota legislatif dengan pemerintah kota. Namun, secara politik, Rusli sedang memperluas ruang gerak Golkar dengan merangkul salah satu pengkritik Gusnar yang paling vokal. Apalagi pada beberapa momen, pertemuan tersebut diikuti Bupati Bone Bolango Ismet Mile yang baru terpilih Ketua DPW PPP Gorontalo.
Yang dapat dibuktikan bukan adanya operasi untuk menjatuhkan Gusnar, melainkan pembentukan jaringan politik lintas garis koalisi. Rusli tetap dapat bekerja sama dengan Gusnar dalam urusan pembangunan, sambil menjaga Golkar agar tidak bergantung pada satu pusat kekuasaan. Inilah politik dua jalur: kooperatif dalam pemerintahan, tetapi otonom dalam persiapan elektoral.
Evaluasi Golkar pada Agustus 2026 membuat ketegangan itu lebih terbuka. Pernyataan Ghalieb Lahidjun mengenai hubungan yang saling menguntungkan dapat dibaca dari dua arah. Pertama, Gusnar mungkin tidak menyediakan ruang konsultasi yang cukup sehingga Golkar tidak merasa terlibat dalam penyusunan dan pengawalan agenda. Kedua, sebagian elite Golkar mungkin sedang menekan gubernur agar koalisi memberikan manfaat elektoral atau akses politik yang lebih besar.
Kedua kemungkinan tersebut harus diuji. Partai tidak boleh menjadikan koalisi sebagai alasan untuk meminta pembagian sumber daya publik. Sebaliknya, gubernur juga tidak dapat memperlakukan dukungan partai sebagai urusan yang selesai setelah pelantikan.
Apa pun motifnya, keluarnya ketidakpuasan ke ruang publik menunjukkan saluran internal koalisi tidak bekerja secara efektif. Kekompakan visual Gusnar–Idah juga tidak cukup menjawab apa yang sesungguhnya sedang dievaluasi Golkar. Kekompakan visual tidak sama dengan kesepakatan politik.
ERWIN dan PEMICU PERANG DINGIN POLITIK
PROYEKSI Erwin Ismail menuju DPR RI membuat erosi koalisi memperoleh dimensi baru. Persoalannya bukan lagi hanya komunikasi pemerintahan, simbol penghormatan, atau pembagian tanggung jawab. Ia telah memasuki arena perebutan masa depan politik.
Erwin merupakan Ketua DPD Demokrat Gorontalo, anggota DPRD provinsi, dan putra Gusnar. Dalam Musyawarah Daerah Demokrat pada Juli 2026, kader meneriakkan dukungan “Erwin DPR RI”. Erwin menyatakan siap apabila mendapat amanah maju ke Senayan. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menetapkan target agar Demokrat Gorontalo meraih satu kursi DPR RI pada 2029 (Hibata.id, 6 Juli 2026).
Target itu sah. Setiap partai berhak memperluas perolehan suaranya, dan Erwin mempunyai hak politik untuk mencalonkan diri. Namun, aritmetika dapil Gorontalo membuat target tersebut tidak netral terhadap koalisi Gusnar.
Dapil Gorontalo hanya menyediakan tiga kursi DPR RI. Pada Pemilu 2024, ketiganya dimenangkan Nasdem, Golkar, dan Gerindra. Nasdem memperoleh 227.533 suara, Golkar 163.074 suara, dan Gerindra 145.152 suara. Demokrat hanya memperoleh 14.090 suara. Untuk masuk ke wilayah kompetitif, Demokrat harus meningkatkan suara mendekati atau melampaui 100.000 kenaikan sekitar sepuluh kali lipat jika kursi ketiga 2024 dijadikan patokan kasar (Kambungu.id, 14 Mei 2026).
Setiap kursi baru Demokrat dengan demikian harus diambil dari salah satu pemilik kursi sekarang. Secara matematis, ancaman itu juga berlaku bagi Nasdem yang baru saja ditinggalkan Almarhum Rachmat Gobel. Namun, secara politik, dampaknya paling sensitif bagi Golkar dan Gerindra karena keduanya merupakan partai pengusung Gusnar.
Kursi Golkar terhubung dengan Rusli Habibie, suami Wakil Gubernur sekaligus figur sentral Golkar Gorontalo. Kursi Gerindra terhubung dengan Elnino Mohi, Ketua DPD Gerindra Gorontalo yang sebelum pelantikan menyatakan dukungan kepada Gusnar. Apabila Erwin diproyeksikan menjadi calon utama Demokrat, keberhasilan proyek tersebut secara objektif akan menggerogoti basis suara partai lain termasuk Golkar dan Gerindra dan berpotensi menggusur salah satu representasi mereka dari Senayan.
Di sinilah erosi koalisi tidak lagi dapat dijelaskan hanya sebagai akibat komunikasi Gusnar yang terlalu sunyi. Ia juga merupakan konsekuensi dari konflik kepentingan elektoral yang semakin terbuka.
Golkar dan Gerindra mempunyai alasan rasional untuk mulai menjaga jarak, memperkuat struktur, dan membangun narasi politik sendiri. Mereka mengetahui bahwa pemerintahan Gusnar memberi Demokrat panggung provinsi. Mereka juga melihat bahwa panggung tersebut dapat menjadi modal simbolik bagi Erwin. Bahkan apabila Gusnar tidak pernah menggunakan kewenangan pemerintahan untuk kepentingan pencalonan putranya, persepsi mengenai kemungkinan terjadinya limpahan efek gubernur kepada Demokrat akan tetap hidup.
Di pihak Demokrat, strategi itu juga mengandung risiko. Data menunjukkan suara DPR RI Demokrat di Gorontalo turun dari 47.662 pada 2014 menjadi 35.212 pada 2019 dan tinggal 14.090 pada 2024. Jumlah kursi lokal Demokrat turun dari 21 kursi pada 2014 menjadi 16 kursi pada 2024. Demokrat memiliki gubernur, tetapi tidak mempunyai ketebalan teritorial yang setara dengan Golkar, Nasdem, Gerindra, PPP, dan PDI-P (Kambungu.id, 14 Mei 2026).
Karena itu, proyeksi Erwin akan memaksa Demokrat menarik pemilih dari luar basis tradisionalnya. Proses ini hampir pasti memasuki wilayah politik Golkar dan Gerindra. Di Kota Gorontalo, Demokrat harus berhadapan dengan kekuatan Adhan dan jaringan Gerindra. Di wilayah lain, ia harus memasuki basis Golkar, Nasdem, PPP, dan PDI-P yang memiliki lebih banyak kepala daerah serta anggota legislatif.
Dengan demikian, Gusnar berada dalam dilema. Sebagai gubernur koalisi, ia harus menjaga kepercayaan Golkar dan Gerindra. Sebagai figur utama Demokrat—dan ayah dari ketua partai yang diproyeksikan ke DPR RI—ia berada dalam orbit strategi elektoral yang justru membutuhkan penyusutan suara partai-partai tersebut.
Dilema ini tidak membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun politik keluarga yang melanggar hukum. Namun, ia memperbesar kebutuhan akan batas etik yang jelas antara pemerintahan, partai, dan kepentingan keluarga. Tanpa batas itu, setiap program pemerintah mudah ditafsirkan sebagai investasi elektoral Demokrat, setiap kunjungan gubernur menjadi modal simbolik Erwin, dan setiap ketegangan dengan Golkar atau Gerindra dibaca sebagai bagian dari perang dingin menuju 2029.
Mendorong Erwin ke DPR RI mungkin memperkuat Demokrat. Akan tetapi, tanpa pengelolaan yang hati-hati, proyek tersebut dapat sekaligus mempercepat erosi koalisi pemerintahan Gusnar.
GAYA DEFENSIF GUSNAR
GUSNAR merupakan birokrat senior. Corak itu terlihat dalam pola kepemimpinannya: tenang, prosedural, berhati-hati, dan tidak mudah terpancing kegaduhan. Dalam administrasi pemerintahan, watak demikian merupakan modal. Pemerintah membutuhkan ketertiban, kepastian, dan disiplin prosedural.
Namun, administrasi dan politik bekerja dengan logika berbeda. Administrasi membutuhkan kepatuhan terhadap aturan. Politik membutuhkan penerimaan, kepercayaan, penghormatan simbolik, dan kesediaan pihak lain ikut menanggung risiko.
Sebuah keputusan dapat benar secara prosedural, tetapi tetap menghasilkan penolakan politik apabila tidak diterangkan, dinegosiasikan, atau dipahami sebagai keputusan bersama.
Ketika kritik datang, Gusnar lebih sering memilih keheningan atau menyerahkan penjelasan kepada juru bicara. Sikap tidak reaktif menyelamatkannya dari pertengkaran politik yang kasar. Gorontalo memang tidak membutuhkan gubernur yang setiap hari berbalas serangan melalui media. Namun, tidak membalas serangan berbeda dari tidak memberikan penjelasan.
Keheningan yang disertai data dan klarifikasi dapat menjadi kewibawaan. Keheningan tanpa penjelasan menyerahkan ruang publik kepada pihak yang paling vokal.
Hal tersebut terlihat dalam konflik dengan Adhan. Perbedaan mengenai Bank SulutGo, hubungan Kota–Provinsi, rekomendasi jabatan, perjalanan dinas, bantuan, dan pelayanan kesehatan berkembang menjadi perselisihan terbuka. Tidak semua tudingan Adhan dapat dianggap sebagai fakta yang sudah terverifikasi. Gaya komunikasinya yang frontal juga mempunyai andil dalam memperkeras konflik. Namun, sebagai gubernur, Gusnar memikul tanggung jawab lebih besar untuk mengundang dialog, menghadirkan data, dan mencegah perbedaan administratif berkembang menjadi poros politik.
Konflik Gusnar–Adhan akhirnya bersinggungan dengan Gerindra, manuver Rusli Habibie, dan kompetisi Demokrat menuju DPR RI. Perselisihan dua kepala daerah berubah menjadi gejala kegagalan komunikasi horizontal di antara elite Gorontalo.
Pada saat yang sama, memang Gusnar terlihat lebih berhasil dalam komunikasi vertikal. Ia mampu menjangkau pemerintah pusat, anggota DPR RI, dan elite partai nasional. Paradoksnya, kemampuan membawa Gorontalo ke Jakarta tidak diikuti keberhasilan yang sama kuat dalam membawa seluruh elite Gorontalo duduk pada satu agenda bersama.
MEMASTIKAN KEMBALI FORMAT KOALISI
EROSI koalisi belum melumpuhkan pemerintahan. Namun, apabila dibiarkan, ia akan meningkatkan biaya transaksi politik. Pembahasan anggaran menjadi lebih keras, pengawasan berubah menjadi arena konfrontasi, pengangkatan pejabat mudah dicurigai, dan kontestasi 2029 masuk terlalu dini ke dalam birokrasi.
Yang lebih berbahaya, energi elite terserap untuk menghitung masa depan kursi ketika masyarakat menghadapi persoalan yang jauh lebih mendesak: kematian ibu, penyusutan tenaga kerja, ketidakstabilan pendapatan petani, ketimpangan mutu sekolah, keamanan program pangan, dan persoalan lingkungan.
Koalisi memang akan selalu tampak transaksional apabila yang dibicarakan hanya posisi dan keuntungan elektoral. Ia baru memperoleh legitimasi ketika seluruh anggotanya ikut menanggung keberhasilan dan kegagalan pelayanan publik.
Tetapi, evaluasi seperti yang dilayangkan Golkar dan juga Gerindra memelukan penajaman. Mekanims evaluasi harus dipisahkan menjadi dua. Evaluasi kebijakan mengukur manfaat bagi masyarakat. Evaluasi koalisi mengukur kualitas komunikasi, pemenuhan kesepakatan, koordinasi fraksi, dan penyelesaian konflik. Mencampurkan keduanya akan membuat kepentingan elektoral disamarkan sebagai kritik kebijakan, atau sebaliknya, kritik kebijakan dianggap sebagai pengkhianatan politik.
Oleh karena itu, Gusnar membutuhkan lebih dari pertemuan seremonial atau foto kekompakan. Ia perlu membentuk forum koalisi pemerintahan yang bekerja secara reguler, melibatkan gubernur, wakil gubernur, ketua partai, dan pimpinan fraksi. Forum tersebut bukan tempat membagi jabatan, melainkan ruang untuk menyepakati prioritas, memeriksa indikator kinerja, membagi tanggung jawab politik, serta menyelesaikan konflik sebelum berkembang di media.
Golkar dan Gerindra pun demikian, kedua partai tersebut sampai saat ini (melalui sumber media terbuka) belum menyampaikan secara terbuka agenda pelayanan publik untuk kesejahteraan yang didesakkan melaui Pemerintah Provinsi Gorontalo cq. Gusnar Ismail. Sehingga format kelembagaan koalisi bisa disetup, bahan pembicaraan dalam koalisi pun tersedia.
Selain itu, kesepakatan koalisi perlu dihubungkan dengan target yang dapat diperiksa: penurunan kemiskinan, penciptaan pekerjaan, stabilitas harga pangan, peningkatan nilai tukar petani, pengurangan kematian ibu, pengembalian anak ke sekolah, pemerataan dokter, serta perbaikan layanan publik.
Pemerintah juga perlu membangun standar konflik kepentingan yang lebih ketat. Setiap keputusan yang melibatkan kerabat pejabat harus disertai pengungkapan hubungan, kriteria seleksi, rekam jejak kandidat, mekanisme abstain, dan penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusan. Keterbukaan bukan pengakuan kesalahan. Ia merupakan perlindungan bagi pemerintah dan orang yang dipilih berdasarkan kompetensi.
Yang tidak kalah penting, Gusnar perlu berbicara langsung. Juru bicara memang masih diperlukan untuk komunikasi pemerintahan sehari-hari, tetapi tidak dapat menggantikan suara gubernur ketika yang dipertaruhkan adalah kepercayaan partai, hubungan dengan kepala daerah, integritas keputusan, dan batas antara pemerintahan dengan kepentingan keluarga.
Gusnar mungkin percaya bahwa kegaduhan politik akan mereda apabila pemerintahan terus bekerja. Keyakinan itu tidak seluruhnya keliru. Masyarakat memang lebih memerlukan hasil daripada pertengkaran elite. Namun, politik tidak selalu selesai oleh model defensif seperti itu. Politik juga membutuhkan penjelasan, perjumpaan, serta keberanian mengelola perbedaan.
Erosi politik Gusnar belum sepenuhnya menjadi keruntuhan koalisi. Pemerintahan masih bekerja, DPRD masih menyetujui anggaran, Idah masih menjalankan fungsi wakil gubernur, dan saluran komunikasi dengan berbagai partai tetap terbuka.
Namun, alarm erosi telah dibunyikan oleh Golkar, Gerindra dan beberapa elit lokal, bahwa dukungan formal sedang berjarak dari rasa memiliki. Gerindra mempertahankan otonomi kritik. Golkar menghitung ulang manfaat koalisi. Rusli memperluas jaringan. Demokrat menyiapkan Erwin untuk memasuki arena yang sekarang ditempati Golkar dan Gerindra.
Tantangan Gusnar bukan sekadar memastikan Idah tetap duduk di sampingnya dalam sebuah rapat. Tantangannya adalah memastikan partai, kepala daerah, DPRD, dan masyarakat masih merasa duduk dalam arah yang sama.
Di Puncak Botu, Gusnar Ismail tidak sedang kekurangan agenda pemerintahan. Ia sedang membutuhkan percakapan politik yang dapat mengubah dukungan menjadi kepercayaan—sebelum kompetisi menuju Senayan mengubah erosi menjadi perpisahan hingga keruntuhan.(**).
