POHUWATO – Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato menjalin kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pohuwato melalui penandatanganan nota kesepahaman, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pohuwato tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga, terutama dalam bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh kedua lembaga.
Menurutnya, Kesbangpol merupakan salah satu mitra strategis Bawaslu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan demokrasi. Oleh karena itu, kesamaan persepsi, komunikasi, dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi hal penting agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan efektif dan terarah.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan politik perlu terus diperkuat guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga memiliki kesadaran dan kepedulian untuk turut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pohuwato, Sahrudin Saleh, menyambut positif terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi antara Kesbangpol dan Bawaslu sangat diperlukan untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung fungsi pengawasan serta pemantauan dinamika demokrasi di daerah.
Sahrudin juga menyoroti pentingnya legalitas dan kelengkapan administrasi bagi pemantau pemilu. Menurutnya, setiap aktivitas pemantauan harus memiliki landasan hukum yang jelas agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, diperlukan sosialisasi dan pemahaman bersama kepada penyelenggara pemilu mengenai keberadaan, kedudukan, serta tugas pemantau. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara petugas pemantau dan penyelenggara ketika menjalankan tugas di lapangan.
Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan semata, melainkan dapat diwujudkan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata bagi penguatan kelembagaan kedua pihak.
Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dan Kesbangpol Pohuwato diharapkan dapat membangun pola koordinasi yang semakin solid dalam memperluas pendidikan politik, mengoptimalkan pengawasan partisipatif, serta meningkatkan pemantauan terhadap dinamika demokrasi di daerah.
Sinergi tersebut sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong terciptanya iklim demokrasi yang partisipatif, transparan, serta berkualitas di Kabupaten Pohuwato.
