HABARI.ID, DEPROV | Rumah sakit jiwa di Provinsi Gorontalo berpotensi tidak akan dibangun oleh pemerintah. Sebaliknya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato, Kabupaten Bone Bolango dengan fasilitas pelayanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berpeluang untuk dilakukan perbaikan dan pengembangan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sofyan Puhi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan beberapa pertimbangan soal pembangunan baru rumah sakit jiwa di Gorontalo. Menurutnya jika rumah sakit jiwa tetap akan dibangun dari awal maka bukan hanya membutuhkan lahan baru tapi juga waktu yang lama.
“Apalagi Rumah Sakit Tombulilato sekarang sudah mulai membangun ruang menginap dengan menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sekarang sudah sementara berjalan, tapi kami juga berharap Gorontalo memperoleh DAK juga,” ungkap Sofyan Puhi, Senin (17/04/2023).
Sebelumnya, Koordinator Komisi IV Deprov Gorontalo itu telah berkunjung ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI serta ke beberapa kementerian terkait konsultasi pembangunan rumah sakit jiwa di Gorontalo, Kamis (13/04/2023) lalu.
Menurut Sofyan, Pemerintah Pusat sangat merespon positif perihal niat pemerintah daerah, baik membangun rumah sakit baru atau memfungsikan dua rumah sakit dengan fasilitas layanan kesehatan jiwa, antara RSUD Tombulilato dan RSUD Zainal Umar Sidiki (ZUS) di Kabupaten Gorontalo Utara.
“Setelah menerima masukan maupun pertimbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan fokus pada dukungan operasional rumah sakit Tombulilato. Makannya kita harus memperjuangkan anggaran DAK itu bisa kita ambil untuk memfungsikan rumah sakit nanti,” jelas Sofyan.
Politisi Partai Nasdem itu mengatakan untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut maka membutuhkan perjuangan yang lebih, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD. Pasalnya DAK itu belum masuk di dalam menu APBN tahun 2024.
“Mudah-mudahan target ini bisa kita capai melalui APBN tahun 2024, nanti kita akan koordinasikan lagi bersama instansi terkait maupun pihak kementerian. Anggarannya serupa dengan daerah lain sekitar Rp700 miliar,” tandasnya. (dik/habari.id)
