HABARI.ID, KABUPATEN BLITAR I Pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 terus dilakukan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Bantuan dari Kementerian juga masih terus digulirkan. Dan pada Kamis (07/08/2020), anggota Komisi VIII DPR RI, Nurhadi, mendistribusikan bantuan dari Kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi VIII di sela-sela kunjungan kerjanya.
Kepada wartawan, Nurhadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini mengatakan, bahwa kunjunganya kali ini adalah untuk menyerahkan bantuan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
Bantuan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tersebut, disalurkan kepada masyarakat yang terdampak akibat penyebaran Covid-19.
Selain itu, kata dia, juga dalam rangka Masa Reses DPR RI. Di mana, setiap anggota DPR dapat melakukan kegiatannya di luar masa sidang. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.
“Ya Alhamdulillah. Di masa reses ini, kami sudah berkunjung ke beberapa daerah, khusus di Desa Minggirsari ini kami membawa bantuan dari Kementrian Perempuan dan Anak dengan menyerahkan bantuan berupa sembako dan tambahan vitamin yang fokus pada warga yang terdampak Covid-19,” ujar dia kepada wartawan di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Selasa (7/8/2020).
Terkait sasaran penerima manfaat, kata dia, yakni di utamakan para ibu-ibu lansia dan anak-anak. Sehingga keperluan berupa tambahan makanan bergizi dapat terpenuhi. Jumlah bantuan yang diharapkan bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi masyarakat ini, disalurkan sebanyak 180 paket.
“Di setiap desa formatnya berbeda-beda. Semisal, dari Kementrian Agama RI berupa bantuan operasional (BOP) pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ. Kemudian bantuan untuk Kabupaten Blitar itu sendiri senilai 1milyar lebih yang sudah terencanakan,” terang Nurhadi.
Tidak itu saja kata anggota DPR RI dari Dapil VI juga membawa program dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) khusus untuk desa-desa yang mempuyai potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan syarat mempuyai permodalan yang cukup.
“Ini kalau dikembangkan cukup bagus, tapi mereka kesulitan di modalnya. Dan yang perlu digaris bawahi, bahwa Baznas ini belum tentu ada di negara lain. Karena program yang digalang seperti sedekah, zakat, ini bisa digulirkan lagi ke masyarakat untuk membantu pemulihan ekonomi,” pungkasnya.(tos/habari.id)
