HABARI.ID, PEMPROV I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo terus memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan perusahaan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
Pada sektor energi, Bapenda melakukan koordinasi dengan PT Mandiri Kita Sukses dan PT AKR Corporindo Tbk guna memperkuat pemadanan data penyaluran BBM kepada konsumen maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo.
Koordinasi tersebut membahas sejumlah aspek penting, mulai dari jenis dan volume BBM, nilai penyaluran, sumber pasokan, konsumen penerima, lokasi penggunaan BBM, hingga mekanisme pemungutan dan penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya dengan BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama terkait penguatan data penyaluran BBM, termasuk pasokan yang berasal dari luar wilayah Provinsi Gorontalo.
Danial menjelaskan, pemadanan data menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh distribusi BBM yang menjadi objek PBBKB tercatat secara akurat sehingga potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.
“Pemadanan data menjadi sangat penting agar distribusi BBM yang menjadi objek PBBKB dapat tercatat dengan baik. Dengan dukungan perusahaan dan instansi terkait, kami berharap potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Danial.
Optimalkan Pajak Daerah dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Selain sektor energi, Bapenda Provinsi Gorontalo juga menyasar sektor perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit melalui koordinasi dengan PT Agro Artha Surya yang beroperasi di Kabupaten Boalemo.
Koordinasi tersebut difokuskan pada pendataan dan verifikasi potensi pajak daerah, meliputi PBBKB, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta potensi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Pembahasan turut mencakup pemutakhiran data kendaraan operasional perusahaan, inventarisasi alat berat, pengukuran penggunaan air permukaan melalui perangkat flowmeter, serta verifikasi sumber pasokan BBM yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.
Melalui langkah tersebut, Bapenda mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengedepankan pendekatan pembinaan, transparansi data, serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bersinergi dengan Kejaksaan untuk Perkuat Kepastian Hukum
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bapenda Provinsi Gorontalo juga memperkuat sinergi dengan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Sinergi ini diarahkan untuk memperoleh pendampingan hukum dalam memastikan setiap proses koordinasi, klarifikasi data, hingga tindak lanjut optimalisasi penerimaan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Danial menegaskan, rangkaian koordinasi dengan perusahaan dan instansi pemerintah pusat tidak akan berhenti pada pertemuan semata. Seluruh hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi data, verifikasi administrasi, serta penyusunan langkah teknis yang terukur.
“Yang terpenting dari seluruh rangkaian koordinasi ini adalah tindak lanjutnya. Kami ingin memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan di Provinsi Gorontalo,” tegasnya.
Dukung Program Gubernur dan Wakil Gubernur Menuju Kemandirian Fiskal
Rangkaian koordinasi dan konsultasi di Jakarta tersebut merupakan bagian dari dukungan Bapenda terhadap program pemerintahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, khususnya dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan PAD, serta mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan dunia usaha, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat diidentifikasi dan dikelola secara lebih efektif, transparan, serta akuntabel.
Bapenda Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaku usaha guna mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Optimalisasi PAD dan Dana Bagi Hasil merupakan dua langkah strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan data yang akurat, regulasi yang kuat, serta kerja sama seluruh pihak, kita berharap kemandirian fiskal Gorontalo semakin meningkat,” pungkas Danial.(**).
