HABARI.ID, PEMPROV | Aturan baru soal dana hibah membuat operasional KPID Gorontalo ‘terancam’. Hal itu yang membawa Kadis Kominfo Statistik Trizal Entengo menghadap KPI Pusat, Kamis (12/11/2026). Bersama Ketua KPID Abdul Rajak Babuntai dan Komisioner Arif Rahim, Trizal diterima Komisioner Kelembagaan KPI Aliyah dan Fuji Samantha, serta Sekretaris KPI Raden Rhina Anita Ernita Martono.
Menurut Trizal, Permendagri 17/2026 tentang Pedoman APBD 2027 mengatur dana hibah lebih ketat dan selektif. Hibah kini dilarang untuk biaya rutin seperti honor dan perjalanan dinas. Padahal selama ini, itulah sumber utama operasional KPID yang diamanatkan UU Penyiaran.
“Kedatangan kami adalah untuk menanyakan kejelasan, apakah KPID tetap dibiayai hibah atau melekat di dinas. Perlu ada best practice dari pusat dan daerah lain,” ujar Trizal. KPI Pusat menilai kegelisahan Gorontalo juga dialami daerah lain. Ini jadi masalah nasional. KPI memastikan akan segera koordinasi dengan Kemendagri agar ada kepastian hukum pembiayaan KPID tahun depan. (adv/habari.id)
