HABARI.ID, PEMPROV I Nota kesepakatan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Kejati (Kejaksaan Tinggi) Provinsi Gorontalo, terus diperkuat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Gorontalo.
Seperti yang dilakukan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Gorontalo, menggandeng JPN (Jaksa Pengacara Negara) Kejati Provinsi Gorontalo mengunjungi Kemendagri RI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia).
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim katakan secara terpisah melalui selular Sabtu (14/11/2026), kunjungan Bapenda Provinsi Gorontalo dan JPN Kejati Provinsi Gorontalo di Kemendagri RI, dalam rangka memperkuat regulasi dan strategi pendapatan daerah.
“Dalam pertemuan dengan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, kami melakukan konsultasi terkait penguatan kebijakan dan regulasi pendapatan daerah,” ujar Danial.
Lebih lanjut Danial Ibrahim sampaikan, bahwa yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut di Kemendagri RI adalah proses evaluasi Ranperda (Rancangan Peraturan daerah) tentang perubahan atas Perda (Peraturan Daerah) nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD.
“Selain itu, turut dibahas strategi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pertambangan, termasuk peluang pengembangan kerja sama investasi daerah atau penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan usaha, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Danial.
“Konsultasi tersebut diharapkan memperkuat landasan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan,” timpalnya menutup.(bm/habari.id).
