Literasi vs “Kuti-kuti”

oleh
Ilustrasi

HABARI.ID, GORONTALO – Hasil riset Indonesian National Assesment Programme yang dilakukan oleh Puspendik Kemendikbud menyebutkan bahwa literasi matematik, membaca dan sains di Gorontalo berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan untuk literasi sains, posisi Gorontalo terendah di Sulawesi.

Di sisi lain, pada Pemilu 2019, dugaan money politics atau kuti-kuti sangatlah marak. Dugaan ini terjadi di hampir semua tingkatan. Ada yang diproses ada juga yang terbiarkan.

Perlu ada telaah lebih mendalam soal korelasi dugaan maraknya money politics dengan rendahnya literasi di Gorontalo. Kebijakan pendidikan terutama dalam pembiayaan, sepertinya sudah mencukupi dengan kebijakan 20 % anggaran untuk sektor pendidikan. Namun, kebijakan ini perlu ditelaah lebih mendalam dan rinci.

Jika diurai, pertanyaan yang lahir adalah ; 1). Apakah dikte anggaran 20 % untuk sektor pendidikan tidak berkorelasi positif dengan tingkat literasi di Gorontalo? (2). Ataukah ada yang keliru dalam template 20 % anggaran untuk sektor pendidikan, baik dari perencanaan hingga evaluasi proyek? (3). Ataukah anggaran 20 % ini hanya difokuskan untuk kegiatan fisik semata (infrastruktur dasar ; bangunan sekolah, ruang kelas, perangkat pembelajaran dst)? (4). Apakah porsi kegiatan non fisik selama ini sudah tercover secara penuh atau masih bersifat parsial? (5). Khusus untuk kebijakan pendidikan gratis, apakah model ini berkontribusi positif atau tidak pada tingkat literasi, atau bahkan lebih ditujukan untuk charity semata? (6). Apakah realisasi anggaran 20% sejalan dengan mutu dan luaran yang diharapkan? (7). Atau sekedar keberhasilan capaian dalam laporan keuangan tahunan? (8). Apakah rendahnya tingkat literasi berkorelasi positif dengan rendahnya pertimbangan logis masyarakat pemilih di Gorontalo?

Daftar pertanyaan ini adalah juga daftar keresahan mengenai dinamika sosial-politik di Gorontalo, khususnya mengenai rendahnya literasi dan dugaan maraknya politik uang.

Daftar pertanyaan ini adalah instrumen untuk memandu semua pihak dalam rangka melakukan refleksi yang mendalam pasca Pemilu 2019 dan peringatan Hardiknas.

Pertanyaan ini bisa menjadi instrumen perumusan kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan. Perumusan kebijakan ini bisa dimulai dari melakukan penyusunan kembali dokumen perencaan yang memuat penguatan kegiatan non fisik.

Porsi 20 % ini sebenarnya bisa ditambah dengan alokasi dana desa dan dana desa yang kini terdistribusi di semua desa di Gorontalo. Namun, pada pokoknya, ini semata bukan persoalan pembiayaan pendidikan semata, tapi juga politicall will pemerintah daerah dan stakeholder yang terlibat.

Jika dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Gorontalo, pada 2017 ada di angka 73,92 persen dengan kategori “sedang”.

IDI Provinsi Gorontalo 2017 terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan sipil dengan nilai 85,30 poin, hak-hak politik 8,18 poin dengan kategori sedang, dan lembaga demokrasi dengan poin 68,73 di kategori sedang.

Pada indeks ini terlihat bahwa kebebasan dan hak politik yang tinggi, sepertinya tidak memiliki korelasi yang positif dengan dugaan maraknya politik uang.

Sebab, hak politik dan kebebasan sipil yang tidak memiliki basis literasi yang kuat cenderung akan membuat voters tidak bisa memutuskan secara otonom pilihannya jika dipengaruhi sebelumnya oleh politik uang.

Karena itu, tesis yang mengemuka adalah semakin rendah literasi, semakin tinggi pengaruh politik uang di Gorontalo.

Tentu ini tidak sehat dalam konteks penguatan demokrasi, di satu sisi ada kenaikan indeks demokrasi di level prosedur dan administratif, termasuk pemenuhan hak politik dan kebebasan sipil, namun karena tidak ditunjang oleh literasi yang kuat maka kelembagaan politik juga cukup rendah poinnya, dalam hal ini pemerintah dan partai politik serta organisasi masyarakat sipil.

Anomali yang terlihat dalam data IDI ini jangan-jangan memiliki kemiripan dengan anomali rendahnya tingkat literasi dan alokasi anggaran pendidikan? Kita dapat berargumen bahwa perlu análisis mendalam tentang ini. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan pada bagian awal tulisan ini dapat dijadikan pemantik análisis yang akan dilakukan.***

 

Tulisan ini adalah serial dari telaah soal literasi, politik uang, dinamika politik, kebijakan publik dan penguatan demokrasi.

Tulisan ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memperkuat demokrasi lokal di Gorontalo di masa akan datang.

1. Funco Tanipu (Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Univeristas Negeri Gorontalo)

2. Zulkifli Tanipu (Mahasiswa Program Doktor University of Sheffield United Kingdom, Dosen Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo).

Baca berita kami lainnya di

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.