HABARI.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali meopini wajar tanpa pengecualian (WTP) di tahun 2022, atas LKPD T.A 2022 yang kesepuluh sejak tahun 2013.
Penyerahan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2022 tersebut diterima Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga di dampingi Ketua DPRD, Nasir Giasi yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, di Auditorium BPK, Rabu, (17/05/2023).
Diketahui, penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato bersamaan dengan Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara yang kelima daerah tersebut mendapatkan opini WTP.
Pada kesempatan itu, Bupati Saipul menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 yang Alhamdulillah memperoleh opini WTP.
“Opini WTP dari BPK merupakan yang kesepuluh sejak 2013 secara berturut-turut hingga 2022. Keberhasilan ini pula tentunya tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Pohuwato serta adanya bimbingan dan pembinaan dari pihak pemeriksa,” jelas Saipul.
“Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang syukur Alhamdulillah selama proses pemeriksaan semua dapat berjalan lancar,” imbuhnya.
Usai kegiatan, Irfan Saleh menambahkan, atas nama Plt. BPKPD menyampaikan terima kepada seluruh pihak, utamanya pimpinan OPD dan lebih khusus kepada jajaran BPKPD, tim teknis penyusun LKPD 2022 dan itda yang telah bekerja keras siang malam untuk memastikan seluruh penyajian laporan sesuai standar akuntansi pemerintah.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, Asisten Administrasi Umum, Moh. Trizal Entengo, Plt. Kepala BPKPD, Irfan Saleh, Plt. Inspektorat Daerah, Rustam Meleng, Kepala BKPSDM, Supratman Nento dan Sekretaris Inspektorat Daerah, Tety Alamry. (Mg/habari.id)
