Paripurna DPRD Pohuwato Setujui Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dan Bahas Dua Regulasi

oleh

POHUWATO — DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna Ke-38 dengan agenda persetujuan bersama Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).

Paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pohuwato tersebut juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pohuwato.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri dan Delpan Yanjo. Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga hadir bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam serta jajaran anggota DPRD.

Turut hadir Sekda Pohuwato Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Rangkaian paripurna diawali dengan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I terkait perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang BPD. Selanjutnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pohuwato menyampaikan laporan mengenai perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang BPD, serta perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.

Penandatanganan dilakukan Bupati Pohuwato bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD, yang telah bersama-sama membahas dokumen Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Menurut Saipul, proses pembahasan tersebut menunjukkan adanya sinergi dan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah selanjutnya akan segera menyusun rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Saipul.

Ia menjelaskan, rancangan peraturan daerah tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sesuai tahapan, mekanisme, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain pembahasan Perubahan KUA-PPAS, pemerintah daerah bersama DPRD juga terus mendorong penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi di tingkat desa.

Bupati menilai perubahan regulasi mengenai pemilihan dan pengisian keanggotaan BPD perlu mendapat perhatian bersama agar dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas, tertib, transparan, dan demokratis serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, perubahan tata tertib DPRD dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif, baik dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan.

“Pemerintah daerah mendukung proses perubahan tata tertib DPRD yang dilaksanakan secara cermat, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Bupati.

Menutup sambutannya, Saipul kembali menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Baca berita kami lainnya di