HABARI.ID | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya membuat tiga skenario untuk mengantisipasi munculnya masalah saat penghapusan tenaga honorer pada 2023. KemenPAN-RB nantinya akan memilih satu dari tiga skenario tersebut.
Hal ini menjadi salah satu penyampaian Azwar Anas saat hadir memberikan penghargaan BerAKHLAK Award, pemimpin dan agen perubahan terbaik tingkat Provinsi Gorontalo, di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo, Jumat (14/10/2022).
“Soal tenaga honorer ini masih kita kaji secara mendalam. Tetapi kemarin kita akan ada skala prioritas terutama untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Yang lain nanti bertahap akan kita kaji, kita masih dialog terus dengan DPR. Saya juga sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan karena 2022 prioritas masih pendidikan dan kesehatan,” kata Azwar Anas.
Dijelaskan skenario pertama adalah seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun hal tersebut dikatakan akan berdampak pada efesiensi anggaran dan semakin beratnya beban negara.
Skenario kedua adalah tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Skenario ketiga adalah tenaga honorer diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas.
“Terkait skenario kedua kalau diberhentikan semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan diberbagai daerah. Terkait yang diprioritaskan bukan berarti yang lain tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap. Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan karena banyak sekolah – sekolah di desa – desa terpencil utamanya diluar Jawa belum memiliki ASN guru, demikian dengan puskesmas puskesmas di pedesaan,” tambahnya.
Pihaknya juga turut menyinggung soal data jumlah tenaga honorer yang dinilainya tak sesuai dengan data sebelumnya. Ia mencontohkan misalnya di tahun 2005 kurang lebih 800 ribu orang honorer waktu itu diangkat jadi ASN tanpa tes. Sisanya 60 ribu orang, namun kenyataannya pas didata naik 11 kali lipat, termasuk di Gorontalo.
Untuk itu pihaknya mengatakan melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, telah melakukan data kepada seluruh non ASN diseluruh Indonesia. Saat ini data sudah masuk, tetapi masih saja datanya berbeda. Menpan RB menyebut akan melakukan audit ulang terhadap daftar nama tenaga honorer yang diusulkan pemerintah daerah seluruh Indonesia.
“Oleh karena itu, saya kirim surat ulang untuk pemda dalam hal ini gubernur dan bupati walikota, melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, yang bertanggung jawab mutlak atas data yang masuk,” tandasnya.
Kehadiran MENPAN-RB di Gorontalo sendiri turut didampingi Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpar-RB dan Kepala Biro Organisasi Kemenpan-RB. (edm/habari.id)
