Menjaga Indonesia

Graha Pemilu Satu-Satunya di Indonesia Bakal Dibangun di Gorontalo

HABARI.ID I Gorontalo bakal memiliki gedung graha pemilu satu-satunya atau pertama di Indonesia. Ini tentunya hasil dari sinergitas gagasan yang dilahirkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dengan Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro Jumat (16/10/2020), saat merencanakan pembanguna kantor Bawaslu dan KPU Provinsi Gorontalo.

Jika pembangunan graha pemilu selesai dilaksanakan, maka akan menjadi ruang bagi seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo, untuk menyampaikan berbagai aspirasinya dengan tertib.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sendiri, mendukungan gagasan dari Bawaslu RI tersebut, karena lokasi pembangunan graha pemilu tersebut di tempat yang sama akan dibangunnya Kantor Bawaslu dan KPU Provinsi Gorontalo.

“Lahannya kita sudah hibahkan. Tadinya kita siapkan di Kelurahan Tamalate, hanya saja di wilayah itu banyak perkantoran strategis kita khawatir terjadi apa-apa …”

“Akhirnya kita hibahkan yang di Kecamatan Sipatana, kurang lebih satu hektar. Di sana untuk kantor Bawaslu dan KPU,” ujar Gubernur Rusli usai pertemuan.

Terkait dengan pembangunan fisik, Gubernur Rusli berupaya agar ada kontribusi dari APBD. Bawaslu RI juga didorong untuk mengalokasikan anggaran pembangunan kantor.

“Kita akan konsultasi dengan Bawaslu dan KPU pusat, termasuk Komisi II DPR RI. Kebetulan ketua komisi II kawan saya, kami akan menyurat agar tahun 2021 dianggarkan dan selesai tahun itu juga,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menilai lahan hibah pemprov cukup luas dan representatif, ukurannya hampir satu hektar.

“Pelataran demokrasi ini nanti jadi panggung demo, tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya. Kita siapkan panggung dan micnya, asal aspirasinya disampaikan dengan tertib,” ucap Gunawan.

Jika pelataran demokrasi itu sukses dibangun, maka akan menjadi ruang graha pemilu pertama tingkat provinsi di Indonesia. Bawaslu dan KPU Gorontalo mampu menyediakan ruang aspirasi bagi publik.

“Anggaran pembangunan kantor Bawaslu provinsi masih moratorium secara nasional. Namun kami berharap, ada langkah strategis dari daerah agar pembangunannya bisa dilaksanakan tahun 2021, melalui stimulus Bawaslu RI maupun bantuan dari pemerintah daerah,” pungkasnya.(bink/habari.id).