HABARI.ID I Sudah mulai melakukan tahapan, KPU Kabupaten Gorontalo juga mulai mempersiapkan pendistribusian anggaran ke badan penyelenggara Adhoc. Setiap estimasi kebutuhan badan penyelenggara Adhoc (PPK) akan disalurkan ke rekening yang nantinya akan digunakan untuk keperluan kerja-kerja Pilkada Kabupaten Gorontalo.
Proses Pilkada kini sudah memasuki tahapan-tahapan pendataan pemilih, kerja-kerja bagi PPK dan PPS semakin berat ditambah dengan diperhadapankan dengan pandemik maka sepatutnya KPU Kabupaten Gorontalo segera mempersiapkan penyaluran budget untuk PPK tersebut.
Berita Terkait: Anggaran Pilkada Tidak Digeser, Nelson: Percepat Proses, Pencairan Hanya 2 Tahap
Anggaran menjadi instrumen penting dalam proses persiapan Pilkada. Dan KPU Kabupaten Gorontalo mulai mempersiapkan pengelolaan keuangan yang baik dan mendistribusikan anggaran itu ke badan penyelenggara Adhoc, disamping mempersiapkan tahapan.
Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rasid H. Sayiu, menjelaskan setiap anggaran KPU harus dipergunakan seoptimal mungkin serta transparan.
Untuk membantu badan penyelenggaraan Adhoc (PPK) pihaknya bekerjasama dengan Bank Muamalat sebagai pihak yang bertugas menyimpan anggaran hibah Pilkada itu.
“Badan penyelenggara Adhoc dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan sangat terbantukan dengan adanya pihak Bank…,”
“Pihak Bank akan membantu dalam mempersiapkan rekening hingga proses pencairan dana non tunai,” ungkap Rasid dalam rapat khusus persiapan pengelolaan anggaran badan Adhoc pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo.
Pelibatan pihak Bank ini juga sebagai bentuk akuntanbilitas dan transparansi pelaksana Pilkada dalam pemanfaatan dana negara yang dipercayakan pengelolaannya kepada badan penyelenggara Adhoc.
Selain itu juga demi upaya pengawasan penyaluran anggaran dari KPU Kabupaten Gorontalo ke seluruh penyelenggara sampai ke tingkat desa.
Ditambahkan Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Haryanto Imran, pihaknya akan mempercepat pencairan anggaran bagi PPK demi mendorong percepatan persiapan pendataan dan berbagai keperluan persiapan Pilkada.
Dalam kesempatan itu pula dirinya mengingatkan setiap PPK untuk dapat bertanggun jawab dalam penggunaan anggaran yang ada.
“Diharapkan menjadi kewajiban dari PPK bisa mengelola dana sesuai dengan ketentuan dan anggarannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan” jelas Haryanto.(rls/dwi/habari.id)
