Menjaga Indonesia

Rapat Paripurna LKPJ 2019: Bupati Blitar Sampaikan Rencana Ruislag Lahan Eks Bengkok ke DPRD

HABARI.ID, KABUPATEN BLITAR I Rencana tukar-menukar (ruislag) lahan eks bengkok yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Rumah Sakit An-Nisaa, juga telah disampaikan Bupati Blitar, Rijanto, melalui rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Blitar, Senin (06/07/2020).

Lahan eks bengkok yang akan di-ruislag tersebut, rencananya akan digunakan oleh RS An-Nisaa di kelurahan Kaweron, kecamatan Talun, untuk membangun beberapa fasilitas penunjang rumah sakit. Dan pihak RS An-Nisaa sendiri, sudah menyiapkan lahan pengganti.

Tapi proses dan mekanisme ruislag ini, tentu saja, harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Blitar mengingat lahan tersebut tercatat sebagai salah satu aset daerah.

Selain ruislag lahan eks bengkok, pada Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar terkait pelaksanaan APBD 2019 itu, Bupati Blitar juga menyampaikan penjelasan tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“Untuk APBD 2019 anggaran pendapatan Rp 2.420.076.118.870,05 terealisasi sebesar 99,21 persen. Sedang anggaran belanja Rp 2.657.816.702.280,31 terealisasi sebesar 92,64 persen,” beber Bupati pada Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Bupati, Marhaenis Urip Widodo.

ruislag
Suasana Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ 2019 di DPRD Kabupaten Blitar.[foto_istimewa]
Diterangkan juga, pengajuan Ranperda Pelaksanaan APBD 2019, BPK RI sudah melakukan tiga kali pemeriksaan. Hasilnya pun menunjukkan keuangan Kabupaten Blitar dinilai baik dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini adalah mekanisme yang harus dilalui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut Kabupaten Blitar mendapat penghargaan Opini WTP,” ulasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib menyampaikan, setelah penyampaian LKPJ ini, DPRD akan menindaklanjutinya dengan rapat Fraksi, yang hasilnya akan disampaikan di sidang Paripurna penyampaian Pandangan Umum fraksi – fraksi terkait LKPJ Bupati Blitar.

Meskipun WTP, kata Munid masih beberapa yang perlu dicermati agar ada perbaikan-perbaikan di tahun Anggaran yang akan datang.

“Untuk secara umum, hari ini kita masih mempelajari nanti setelah rapat fraksi-fraksi kita sampaikan. Meskipun WTP, biasanya juga masih ada catatan-catatan …,”

“Tetapi ada kesanggupan untuk memperbaiki. Sehingga akan kita kaji catatannya, apakah sama atau tidak dari tahun sebelumnya, dengan tahun ini. Jika sama berarti belum ada kesanggupan untuk perbaiki,” tandasnya.

Rapat Paripurna kali ini diikuti hanya beberapa anggota dan OPD. Mengingat rapat dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), maka rapat ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Sebagian anggota DPRD mengikuti rapat Paripurna secara virtual.(tos/habari.id)