HABARI.ID I Sedikitnya ada tiga kebijakan yang dijalankan Pemprov Gorontalo dalam menanggulangi bencana di daerah. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, pada rapat koordinasi antara BMKG Gorontalo bersama seluruh Pemerintah Daerah di Gorontalo, secara virtual Rabu (21/10/2020).
Tiga kebijakan yang disampaikan Pemprov Gorontalo tersebut, juga bagian dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Diantaranya banjir, longsor, angin kencang dan fenomena La Nina.
“Kebijakan pertama yaitu meningkatkan kecepatan pelaksanaan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana, untuk mengerahkan anggaran dan logistik dalam keadaan darurat …”
“Selanjutnya kebijakan yang kedua, meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana …”
“Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana, perlu ditingkatkan. Memang ini tidak mudah, tapi kita harus laksanakan …”
“Dan tingkatkan terus upaya bagaimana caranya, supaya bisa memberdayakan masyarakat, tentunya dengan pemberian edukasi,” ujar Darda.
“Yang terakhir fokus pada 100 desa dan kelurahan yang rawan bencana. Sesuai data BPBD Provinsi Gorontalo, terdapat 100 desa dan kelurahan rawan bencana di Provinsi Gorontalo …”
“Yakni 17 desa di Boalemo, Pohuwato 16 desa, Gorut 16 Desa, Kabgor 20 Desa, Bone Bolango 16 desa dan Kota Gorontalo ada 17 kelurahan,” jelas Darda Daraba.
“Implementasi dari ketiga kebijakan tersebut, tentunya untuk mengurangi risiko bencana sebagai prioritas daerah. Ketika terjadi bencana di benak kita itu sudah ada langkah strategis yang mudah, untuk dikoordinasikan, dikomando …”
“Dan mudah untuk menyalurkan logistik dalam keadaan darurat, kemudian kalau sudah ada fokus, masyarakat juga kita sudah bisa batasi dalam area yang difokuskan ke dalam daerah rawan bencana,” pungkas Darda Daraba.(bink/habari.id).
