HABARI.ID, DEPROV | Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang tinggal menghitung hari, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk melindungi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Upaya itu meliputi perlindungan melalui BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo AW Thalib menerangkan bahwa Pemilu sebelumnya menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, dimana tak sedikit petugas KPPS mengalami resiko kesehatan, baik sakit hingga meninggal dunia saat menjalankan tugas.
Melalui rapat kerja bersama KPU Provinsi Gorontalo, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Komisi 1 menyampaikan kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan yang kuat. Dengan simulasi penghitungan suara yang menunjukkan potensi waktu yang lama, bahkan hingga lebih dari 12 jam dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan.
“Kami menyadari bahwa para petugas KPPS memerlukan stamina dan kesehatan yang baik. Untuk itu asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi prioritas dalam menjaga kesejahteraan mereka,” jelas AW Thalib, Senin (05/02/2024).
Komisi I Deprov meminta KPU Provinsi Gorontalo untuk menyusun rincian anggaran yang mencakup iuran ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data ada sekitar 673 petugas KPPS yang masih belum mendapatkan perlindungan asuransi.
“Kami mengajak KPU untuk menyusun anggaran ini dan memastikan iuran ke BPJS, sebagai langkah mendukung petugas KPPS. Jika daerah tidak mampu, kami mendorong untuk mengajukan ke pemerintah pusat atau KPU pusat,” ungkapnya.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap para petugas KPPS yang berperan kunci dalam penyelenggaraan pemilu. Perlindungan melalui BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan keamanan finansial bagi petugas jika terjadi kecelakaan kerja atau insiden kesehatan. (dik/habari.id)
