LIMBOTO, HABARI.ID I Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir memimpin rapat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait jaminan Kesehatan bagi penyelenggara Pemilu di Kabupaten Gorontalo, Senin (5/2/2024).
“Rapat ini kita membahas tentang jaminan Kesehatan bagi penyelenggara Pemilu di Kabupaten Gorontalo,” ungkap Roni.
Lebih lanjut ia mengatakan, hal ini adalah komitmen Pemda untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo, dapat mengakses layanan dasar kesehatan, benar-benar sudah diwujudkan.
“Kami bertekad bahwa, rakyat Kabupaten Gorontalo seratus 100%, itu masuk dalam BPJS, termasuk di dalamnya juga adalah, penyelenggara pemilu, tadi sudah Di sampaikan bahwa, untuk jumlah keseluruhan 14.100,” Tegasnya.
Sementara itu di tempat yang sama Djamal Adriansyah, Kepala BPJS Provinsi Gorontalo menerangkan, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan BPJS Kesehatan Nomor 20 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN Bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
“Saat ini BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo bersama seluruh pemerintah daerah dan juga KPU serta Bawaslu se-Provinsi Gorontalo telah berperan aktif dalam mengupayakan dan memastikan seluruh petugas Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 memiliki kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” terangnya.
Ia juga menambahkan, bahwa untuk saat ini khususnya di Kabupaten Gorontalo perdata sampai dengan 04 Februari 2024 sejumlah 14.100 petugas Pemilu yang terdirl dari petugas KPU dan Bawaslu, sebanyak 13.548 sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif.
Sedangkan sisanya sebanyak 473 petugas Pemilu masih dalam proses reaktivasi yang nantinya akan juga menjadi peserta aktif JKN.
“Sebagai bentuk komitmen mendukung agenda nasional yaitu Pemilu tahun 2024, BPJS Kesehatan bersarma dengan pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait akan mengupayakan bagi seluruh petugas Pemilu di tahun 2024 memiliki kepesertaan JKN aktif,” tandasnya.(fp/habari.id)
