HABARI.ID, DEPROV | Berdasarkan evaluasi program kerja yang melibatkan Komisi IV DPRD bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyoroti sebuah tantangan serius yang masih menghantui kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 119 ribu Kepala Keluarga (KK) di Gorontalo ditemukan masih terjebak dalam garis kemiskinan, mengekspos ketidakcukupan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Adnan Entengo, dengan tegas menyatakan bahwa beragam program yang telah dijalankan belum mampu menurunkan angka kemiskinan seperti yang diharapkan. Dalam pertemuan pada Senin (11/12/2023) itu, Adnan mengungkapkan bahwa perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait efektivitas penyaluran program dan pencapaian target penuntasan kemiskinan.
“Sentuhan pemerintah melalui berbagai program, seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) serta BLP3G dinilai belum memadai,” kata Adnan dengan kekhawatiran yang mendalam.
Proses evaluasi ini semakin mendalam ketika Adnan mengamati bahwa bantuan-bantuan yang telah disalurkan dari tahun 2012 hingga 2023 belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Gorontalo.
Adnan menyalahkan tragedi global, yaitu wabah pandemi Covid-19 pada tahun 2019 silam yang menurutnya menghambat progres pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
“Musibah Covid-19 membuat angka kemiskinan kembali melonjak, dan sekarang kita berupaya lagi untuk menurunkan. Sebenarnya, kalau tidak ada virus corona kemiskinan kita bisa turun drastis,” jelas Politisi PKS tersebut.
Adnan menyarankan perlunya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan masalah kompleks kemiskinan di Gorontalo. Dalam pandangannya, sentuhan pemerintah perlu melibatkan lebih dari satu sektor, seperti penyelenggaraan pasar murah, pendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta bantuan bahan pangan.
Adnan menyoroti bahwa meski beberapa program, seperti UEP, hampir mencapai 100 persen pelaksanaan, masih diperlukan bimbingan teknis (bimtek) dan penyaluran program lain yang lebih efektif. Keterlibatan instansi lain dan kebijakan yang holistik diharapkan dapat menjadi kunci dalam memecahkan tantangan kompleks ini. (dik/habari.id)
