HABARI.ID | Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo meminta Dinas Sosial Provinsi Gorontalo membuat program pendampingan administrasi bagi lansia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) Beringin, Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa (14/09/2021).
Pasalnya, menurut Koordinator Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi, pengelola LKS LU telah menolak program rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial RI tahun ini, dengan alasan bahwa di dalam program tersebut tidak memiliki biaya operasional untuk pendamping.
“Program dari Kemensos RI itu sekarang tidak jalan, padahal bantuan tersebut sebesar Rp. 2,4 juta per orang lansia. Sedangkan biaya untuk pendamping sejumlah Rp. 1,5 juta. Satu pendamping untuk lima lansia. Sehingga bagi pengelola LKS LU ini untuk menerima program itu sangat sulit karena penyusunan SPJ yang sangat ribet, dan dana tersebut langsung masuk kepada yang bersangkutan. Namun, tidak ada biaya operasional bagi pendamping,” jelas Sofyan kepada awak media.
Dirinya menyayangkan jika bantuan bagi lansia itu harus lewat begitu saja, oleh karena itu Komisi IV Deprov Gorontalo berharap Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut dengan membuat program pendampingan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Sangat mubazir kalau bantuan ini terlewatkan hanya karena masalah administrasi saja, karena kalau dijumlahkan hampir mencapai Rp. 400 juta. Dan operasional pendamping itu haris disediakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.
Sofyan menjelaskan jika permasalahan tersebut harus dituntaskan dari hulunya, yakni berkonsultasi dengan pihak Kementerian Sosial RI. Akan tetapi bencana non alam pandemi covid 19 menjadi penghambat komisi IV Deprov untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Yang harus kami perjuangkan di Kemensos RI ini merubah juknis, jangan ke lansia nya. Kalau lansia mesti membuka rekening dan membuat SPJ itu terlalu sulit bagi mereka (lansia),” tandasnya. (Dik/Habari.id)
