HABARI.ID I Pemerintah Pusat melalui Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) RI menilai, capaian Good Governance oleh Pemerintah Kota Gorontalo terbaik.
Capaian Good Governance terbaik yang diraih Pemerintah Kota Gorontalo itu, dibuktikan dengan penghargaan berpredikat B yang diterima Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, Kamis (22/04/2021).
Penghargaan berpredikat B atas pelaksanaan reformasi birokarasi, yang diterima Wali Kota Gorontalo Dua Periode itu, diserahkan langsung oleh Menpan-RB RI Tjahjo Kumolo di Jakarta.
“Prestasi ini bukan hanya hasil kinerja saya, Pak Wawali atau Sekda. Tetapi merupakan hasil dari kinerja seluruh aparatur di Pemerintahan Kota Gorontalo ..,”
“Mulai dari pejabat, pimpinan OPD, seluruh ASN sampai dengan tenaga honor, yang terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai di tingkat bawah ..,”
“Penghargaan dan prestasi ini, saya dedikasikan kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota Gorontalo, saya ucapkan terima kasih atas kinerja dan pengabdiannya,” ucapnya.
Ia berharap, semua jajaran Pemerintah Kota Gorontalo tidak langsung merasa puas dengan apa yang sudah diraih hari ini. Tetapi dijadikan sebagai motivasi kedepan, untuk terus memberikan pelayanan terbaik.
“Ini adalah motivasi untuk kita semua di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia jelaskan lagi, reformasi birokrasi sangat memberikan pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan di suatu daerah, termasuk Kota Gorontalo.
“Capaian yang terbaik ini, bukan akhir dari penataan birokrasi. Kita harus terus melakukan penataan. Hal yang tersulit dalam kegiatan kita, adalah mempertahankan yang terbaik, maka dari itu kita harus terus berbenah,” terangnya.
Menurutnya, penilaian yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kota Gorontalo, itu sangat selektif.
“Kami dari jajaran Pemerintah Kota Gorontalo, mengucapkan terima kasih kepada Menpan-RB yang telah menilai secara selektif atas pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Gorontalo. Dan telah menempatkan Kota Gorontalo merupakan daerah tertinggi di Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.
Ada delapan area perubahan yang menjadi dasar penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Begitu kata Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Gorontalo, Ramjan Datunsolang.
“Delapan area itu masing-masing, melikupi manjemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, pelayanan, manajemen pelayanan, pengawasan, akuntabilitas dan perencanan ..,”
“Proses penilaian oleh Kemenpan-RB RI menggunakan sistem pelaporan pada aplikasi. Kota Gorontalo sendiri, melakukan penilaian secara mandiri ..,”
“Bersama Inspektorat atau APIP, kami melakukan penilaian secara mandiri, dengan melibatkan OPD terkait dalam delapan area perubahan ..,”
“Yang mengangkat poin reformasi birokrasi Kota Gorontalo, yang telah tersosialisasikan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan,” pungkasnya.(bnk/habari.id).
