Mojokerto, Habari.ID – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Ini adalah suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan publik secara elektronik oleh pemerintah.
SPBE bertujuan untuk:
1.Meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
2.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
3.Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
SPBE diatur melalui Perpres No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto menyelenggarakan Forum Kolaborasi Tranformasi SPBE Menuju Indeks Pemerintahan Digital di Pendopo Sabha Mandala Madya , Senin (26/5). Ini merupakan komitmen Pemkot Mojokerto dalam menghadapi percepatan tranformasi digital sekaligus menjadi momentum penandatanganan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkot Mojokerto untuk menatap era pemerintahan digital.
Forum Kegiatan ini di isi oleh Narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Lektor Departemen Sistem Informasi ITS Surabaya sekaligus evaluator eksternal SPBE nasional, Tony Dwi Susanto.
Walikota Mojokerto Ika Puspitasari
menyampaikan apresiasi nya terhadap semua pihak yang telah menunjukkan komitmen dalam peningkatan performa birokrasi berbasis digital.
“Saya berharap, komitmen kita hari ini akan membuahkan hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelas Ning Ita.
Ning Ita juga mengajak semua pihak bahwa pentingnya kesiapan sejak dini dalam menyongsong penerapan Indeks Pemerintahan Digital yang mulai diberlakukan pada tahun 2026.
“Insyaallah, ini akan dimulai di tahun 2026. Kita melakukan start lebih awal agar ketika penilaian indeks pemerintahan digital dilakukan, Kota Mojokerto sudah jauh lebih siap dibandingkan daerah lain di Indonesia,” tutur orang nomor satu di Kota Mojokerto tersebut.
Peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik di Kota Mojokerto telah menunjukkan hasil signifikan. Indeks SPBE Kota Mojokerto meningkat secara bertahap dari 2,92 pada 2021 menjadi 4,32 di tahun 2024, dan termasuk berada dalam kategori memuaskan.
Ning Ita menyebut, capaian tersebut adalah buah dari kerja bersama seluruh elemen pemerintahan. “Ini adalah komitmen yang kuat, dari kepala daerah hingga staf paling bawah. Kuncinya ada pada sinergi dan kolaborasi,”jelasnya.
Ning Ita juga mendorong pendekatan lintas sektoral dalam pelaksanaan program-program transformasi digital. “Saya selalu tekankan pentingnya program keroyokan atau cross-cutting. Hilangkan ego sektoral, hilangkan batasan antar unit dan seksi,” tuturnya. Hadir dalam forum strategis ini Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta kepala bagian. (ADV-KOM)
