Pekerja Konstruksi Harus Punya Serifikat Kompetensi

oleh
Sekda-Provinsi
Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba (kemeja putih) berfoto bersama unsur dinas PUPR se Sulawesi kabupaten/kota, ketua komisi III DPRD kabupaten/kota, dekan fakultas teknik, LPJK dan asosiasi Provinsi Gorontalo, pada pelaksanaan Rapat koordinasi Jaksa Konstruksi se Sulawesi sekaligus Launching Sistem Informasi Konstruksi (Sijakon), Rabu, (11/3/2020).[foto_hms.pmprv]
banner 468x60

HABARI.ID I Undang-undang nomor 2 tahun 2017 mengamanatkan profesionalime tenaga konstruksi. Salah satunya keharusan adanya sertifikasi kompetensi pekerja konstruksi.

Berkaitan hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, menekankan agar para penyedia jasa di daerah ini mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

Penekanan itu disampaikan Darda Daraba pada Rapat Koordinasi Jasa Konstruksi se-Sulawesi sekaligus Launching Sistem Informasi Konstruksi (Sijakon), Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, di ballroom Hotel Horison, Rabu (11/3/2020).

“UU jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 itu, masih masuk dalam karya saya sewaktu saya masih di Kementrian PUPR . Kita ingin melalui undang-undang tersebut, bisa meningkatkan bidang jasa konstruksi bisa lebih kreadibel dan akuntabel,” kata Darda Daraba.

Mantan Direktur Bina Penyelenggaraan Konstruksi, Kementrian PUPR ini mengatakan, jasa konstruksi saat saat ini begitu penting. Oleh karena itu sudah seharusnya sumber daya manusianya harus profesional dalam menjalankan pembangunan melalui jasa konstruksi.

“Sangat perlu adanya profesionalisme jasa kontruksi dikedepankan. Khususnya di era revolusi 4.0 saat ini. Jasa konstruksi tentunya harus berbenah diri. Salah satunya yah dengan para pekerjanya memiliki sertifikat,” kata Darda Daraba menekankan.

di Indonesia sekarang ini, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat itu masih sangat minim. Baru ada sekitar 8 persen dari 8 juta tenaga kerja konstruksi.

“Intinya saatnya kita mengedepankan adanya komitmen bersama,” tuturnya.

Sementara itu Kabid Jasa Kontruksi Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Fri Sumiyati Bilakonga menyampaikan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menyamakan presepsi antara para pekerja jasa konstruksi di kabupaten/kota.

Selain itu untuk memperkenalkan teknologi BIM (Buldding Information Model) atau membangun permodelan informasi. Teknologi tersebut mampu mensimulasikan seluruh informasi dalam proyek pembangunan ke model tiga dimensi.

Dalam kesempatan itu, Sekda Darda juga menjadi narasumber bersama dengan Kepala Balai Jasa Wilayah IV Makassar Faisal Lukman, serta Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian PUPR Cakra Nagara

Rapat koordinasi diikuti unsur dinas PUPR se Sulawesi kabupaten/kota, ketua komisi III DPRD kabupaten/kota, dekan fakultas teknik, LPJK dan Asosiasi Jasa Konstruksi di Provinsi Gorontalo.(rls/fp/habari.id)

Baca berita kami lainnya di

Tinggalkan Balasan