HABARI.ID | Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Gorontalo tidak sebatas menggelar kegiatan seremoni saja. Instansi yang dipimpin Heni Susila Wardoyo itu siap menambah prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 15 kalinya.
Kakanwil Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo menegaskan, sejauh ini lembaganya telah mempersembahkan WTP ke 14 secara berturut-turut atas hasil laporan keuangan. Menurutnya, laporan keuangan merupakan tanggungjawab besar mengelola APBN.
“Usia Kemenkumham ini sudah berusia 78 tahun, tentu bukan usia yang tidak muda lagi. Berbagai prestasi sudah kita raih, termasuk predikat opini WTP ke 14 tanpa henti, tentu kita pertahankan bahkan melanjutkan agar kita mampu memperoleh WTP ke 15 kali,” jelas Heni Susila Wardoyo, Senin (21/08/2023).
Predikat opini WTP itu diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam berbagai aspek material, neraca, hasil usaha laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Saat ini Kemenkumham telah mengimplementasikan tata nilai pasti. Yakni profesional, akuntabel, inovasi, sinergi, transparan dan inovatif. Itu bukan sekedar jargon belaka tapi diimplementasikan dan terwujud dengan memperoleh predikat kementerian yang informatif,” ungkap Heni Susila.
Heni Susila membeberkan melalui predikat tertinggi atau kementerian yang informatif semuanya telah dilakukan secara transparan terhadap kinerja di lingkungan Kemenkumham.
“Masyarakat maupun media dapat melihat kinerja, maka ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masyarakat dapat mengoreksi dan memberikan masukan agar kementerian bisa lebih baik,” ucapnya.
Peringatan HUT Kemenkumham telah menggelar berbagai kegiatan, awal bulan Agustus 2023 Kantor Wilayah Kemenkumham mengadakan legal expo selama tiga hari. Dalam pameran itu terdapat berbagai layanan publik, baik layanan hukum maupun paspor.
Selain itu juga ada pameran hasil karya atau kerajinan tangan dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), layanan konsultasi hukum bahkan menyediakan stand bagi puluhan pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan menjual produk. (dik/habari.id)
