HABARI.ID | Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melakukan pembahasan rencana pembangunan gudang logistik kebencanaan regional Sulawesi bertempat di Ruang Huyula, Selasa (8/3/2022).
Rapat yang dibuka Sekretaris Daerah Darda Daraba itu dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten bidang Administrasi Umum, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo, serta OPD terkait. Pembahasan awal ini fokus pada penentuan lokasi pembangunan gudang logistik.
“Rapat hari ini untuk menindaklanjuti kesiapan lahan calon pembangunan balai besar yang sudah mendapat dukungan DPR RI dan sudah masuk dalam program BNPB. Kita masuk dalam salah satu daerah yang dipilih. Jadi hari ini kita memastikan lokasi yang akan kita ajukan, sertifikatnya, peraturan RTRW nya, sehingga pada saat dana itu sudah ada, kita langsung membangun,” kata Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Nusi.
Rusli menyebutkan ada dua lahan yang menjadi alternatif pembangunan gudang penyimpanan peralatan kebencanaan itu. Lokasi pertama berada di belakang Brigade Alsintan di kecamatan Tibawa.
Lokasi tersebut, dikatakan Rusli, sangat strategis dan aman karena berdekatan dengan bandara udara, markas Korem 133/NWB serta yang paling utama tanah itu merupakan milik Pemprov Gorontalo.
Kemudian ada alternatif lain di Botumoputi, Kecamatan Tibawa, tetapi lahan tersebut masih milik masyarakat sehingga masih membutuhkan proses yang panjang. “Jadi kita lebih condong ke alternatif yang pertama,” ungkap Rusli.
Untuk mempercepat proses pemilihan lokasi, Rusli mengatakan akan segera membentuk tim dalam waktu dekat karena membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk sampai pada tahap penerbitan sertifikat.
Menanggapi hal tersebut Sekda Darda Daraba menginstruksikan agar BPBD memastikan justifikasi lokasi untuk jangka panjangnya karena gudang logistik ini akan digunakan untuk mempercepat penanggulangan kedaruratan bencana alam di wilayah Sulawesi.
Gudang penyimpanan peralatan kebencanaan yang diberinama Balai Besar Logistik Regional itu akan dibangun menggunakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemprov hanya diminta menyediakan lahan lebih kurang enam hektar untuk rencana tersebut. (edm/habari.id)
