Kado Istimewa di HUT ke-346 Kabupaten Gorontalo, Nelson Terpilih Jadi Bupati Terbaik

oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Hadijah U. Tayeb, mewakili Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo saat menerima penghargaan bupati terbaik se – Indonesia dari Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar, Senin (25/11/2019). (Foto – Istimewa)

HABARI.ID I Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo terpilih menjadi salah satu bupati terbaik di Indonesia. Ini berkat andilnya dalam mendorong inovasi desa.

Penerimaan penghargaan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Hadijah U. Tayeb langsung dari Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, Senin (25/11/2019).

“Alhamdulillah Pak Bupati dapat penghargaan dari Kementerian Desa. Ini menjadi kado istimewa HUT ke – 346 Kabupaten Gorontalo sekaligus menjadi motivasi pemerintah dalam bekerja,” ujar Hadijah U. Tayeb saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019 di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat.

Diketahui, dari ratusan bupati se – Indonesia, hanya 25 bupati terpilih yang diganjar penghargaan, karena dinilai memberikan dukungan penuh di wilayah kerjanya dalam kategori pelaksanaan PID. Bahkan, Nelson Pomalingo sudah masuk dalam kategori atas dukungan PID sejak 2017 hingga 2019 ini.

Selain itu, Kabupaten Gorontalo juga masuk nominasi Tim PID terbaik di Indonesia, yang diterima oleh Tim PID Kecamatan Batudaa.

“Karena mereka mampu mengadvokasi pemerintah desa dalam mereplika kegiatan hasil pelaksanaan Bursa Inovasi Desa tahun 2019 yang masuk dalam RKPDes dan APBDes tahun 2020,” beber Hadijah.

Rakornas PID sendiri dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 November 2019, dan diikuti oleh 550 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas PMD kabupaten/kota, Konsultan PID dan P3MD, perwakilan kelembagaan dari Inovasi terbaik penghargaan PID, perwakilan Bank Dunia, serta perwakilan lembaga terkait.

“Rakornas ini bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan – kebijakan nasional, sekaligus mendapatkan masukan – masukan yang berkenaan dengan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, ada juga evaluasi pembangunan nasional bidang pembangunan desa, evaluasi pelaksanaan program inovasi desa, kebijakan pengelolaan dana desa, kebijakan pendampingan desa, koordinasi penanganan pengaduan dan masalah pembangunan desa, serta PID,” terang Hadijah panjang lebar.(pr/habari.id)

Baca berita kami lainnya di

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.