HABARI.ID I Kabar gembira untuk seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, karena gaji 13 bagi ASN segera dibayarkan Kamis (03/06/2021).
Pelaksana tugas Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto katakan, gaji 13 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ini jauh sebelum sudah siap.
“Pembayarannya sesuai dengan ketentuan, yakni pada awal Bulan ini atau Juni,” ujar Nuryanto, yang juga Kepala Inspektorat Kota Gorontalo.
Secara umum total anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Gorontalo untuk pembayaran gaji 13 tersebut, sebesar Rp 19 miliar.
“Saya berharap bagi OPD yang belum memasukan berkas permohonan, agar segera mengajukan dokumennya. Karena tidak ada alasan untuk menunda pembayaran gaji 13 tersebut ..,”
“Apalagi sekarang ini telah mendeketai tahun ajaran baru, sehingga seluruh aparatur sipil negara sangat membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka,” jelasnya.
“Jumlah total anggaran Rp 19 miliar tersebut, sudah termasuk gaji pejabat negara seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota dan anggota DPRD,” timpalnya.
Ia tegaskan lagi, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tidak perlu khawatir dengan isu yang sekarang beredar tentang penundaan pembayaran gaji 13.
“Untuk Pemerintah Kota Gorontalo sendiri, tidak perlu khawatir dengan isu yang berkembang tentang sangsi dari peraturan Kemenkeu kerena tidak memenuhi pengalokasian belanja wajib pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berdampak pada penundaan pembayaran gaji 13 ..,”
“Karena, dari Dana Alokasi Umum yang akan di tunda pembayarannya hanya dari belanja wajib infrastruktur sebesar 25 persen. Dan akan diupayakan terpenuhi pada saat Perubahan APBD 2021 nanti ..,”
“Dengan artian, penundaan DAK ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap pembayaran gaji 13 seluruh aparatur sipil negara Kota Gorontalo. Dan keliru kalu di bahasakan porsi APBD secara menyeluruh” terangnya.
Menurutnya jika di hitung dari dana transfer pusat setiap bulan, hanya 706 juta yang ditunda dari total DAU yang masuk sebesar Rp 39,7 milyar.
“Untuk belanja pendidikan dan kesehatan, kita bahkan melebihi pengenaan porsi tersebut. Memang ini juga pengaruh adanya pemangkasan anggaran untuk pengananan covid-19,” ungkap Nuryanto.(bnk/habari.id).
