Gubernur Dorong Pembangunan Kantor UPT BKN Gorontalo

oleh
UPT BKN
banner 468x60

HABARI.ID | Gubernur Rusli Habibie mendorong Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) untuk memiliki kantor UPT sendiri di Provinsi Gorontalo. Hal ini diperlukan agar bisa memberikan pelayanan kepegawaian secara cepat dan mudah.

Ini disampaikan Rusli saat menghadiri penandatanganan MoU dengan BKN terkait pinjam pakai gedung UPT BKN bertempat di Aula Rujab Gubernur, Selasa (2/3/2021).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba dan Sekretaris Utama (Sestama) BKN RI Imas Sukmariah. Turut menyaksikan Gubernur Rusli dan Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana.

“Tadi saya sampaikan ke Pak Sekda, kenapa kita perpanjang pinjam meminjamnya? Kenapa tidak kita serahkan saja untuk kita hibahkan. Sekarang katanya sudah mau bangun sendiri, kalau itu masih lama kita hibahkan saja kantor yang sekarang di Kabupaten Gorontalo,” ujar Rusli menawarkan.

Menurutnya, banyak keuntungan jika BKN membangun kantor UPT di daerah. Salah satunya untuk memangkas jarak pengurusan masalah kepegawaian yang biasanya harus dilakukan di Manado, Sulawesi Utara.

“Supaya kita tidak mengurus lagi ke Sulawesi Utara. Memang masalah kepegawaian ini sangat ruwet terutama menyangkut pensiun, kenaikan pangkat dan lain-lain,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana menjelaskan, tahun 2021 pihaknya berencana membangun kantor UPT BKN di Gorontalo. Lokasinya memanfaatkan tanah hibah Pemprov Gorontalo kompleks perkantoran di jalan by pass, Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo. Tepatnya di depan Kantor BPBD Pemprov Gorontalo.

“Sebelumnya dari hati kami yang paling dalam ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur yang sudah memperpanjang pinjam pakai gedung UPT BKN. Sebenarnya tahun lalu kami sudah ingin membangun kantor sendiri, tapi karena pandemi covid-19 banyak anggaran yang harus direalokasi. Mudah mudahan tahun ini bisa terwujud,” kata Bima.

Lebih lanjut dikatakan, pembangunan UPT BKN di daerah lebih banyak memanfaatkan lahan hibah milik pemerintah setempat. Ia menyebut ada 20 kantor UPT BKN di seluruh Indonesia, separuhya merupakan lahan hibah dan ada juga lahan dan gedung hibah tinggal direnovasi sesuai kebutuhan.

“Jadi ada tiga fungsi untuk pelayanan UPT BKN itu, selain Computer Assisted Test (CAT), juga untuk assesment dan pelayanan kepegawaian. Jadi tidak perlu ke Manado Bima,” tutupnya. (edm/habari.id)

Baca berita kami lainnya di

Tinggalkan Balasan