Menjaga Indonesia

Hadapi Fase New Normal: ‘Tradisi Baru’ Ini Bisa Bikin Pemda Lebih Irit

HABARI.ID I Irit dalam penggunaan anggaran, penting untuk dilakukan pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, Sampai dengan memasuki fase new normal, Pemda masih akan diperhadapkan dengan penanganan Covid-19 yang tetap saja membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Ada ‘tradisi baru’ yang setidaknya bisa dimanfaatkan Pemda untuk melakukan penghematan.

Rapat dalam jaringan (daring) misalnya, yang belakangan ini digelar pemerintah. Rapat yang dilakukan melalui video conference ini, tak hanya menjadi bagian dari protokol kesehatan yang bisa menihilkan risiko penularan virus Corona, tapi juga berdampak positif pada aspek efisiensi anggaran.

Berita Terkait: Beradaptasi Dengan ‘New Normal’, Ini Yang Akan Dilakukan Nelson …

Tak ada konsekuensi perjalanan dinas yang besar, dan biaya ‘makan-minum’ pun bisa ditekan jika pertemuan koordinasi dan konsultasi antar pejabat pemerintahan dilakukan melalui video conference.

Rapat yang secara full memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi ini, seperti menjadi ‘tradisi baru’ di lingkup pemerintahan dan relevan dengan fase new normal yang akan dihadapi setelah melewati fase ‘work from home’ (WFH).

Karena terjadi efisiensi, virtual meeting (sepertinya) akan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang.

“Kita mulai terbiasa dengan rapat daring. Kita harus jadikan itu kebiasaan baru, tradisi baru. Bukan hanya sebatas memenuhi protokol kesehatan, dengan rapat jarak jauh kita bisa melakukan efisiensi sampai saat memasuki fase new normal,” ungkap Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.

Dalam kondisi new normal, virtual meeting tidak hanya mengefisienkan anggaran, tapi juga efisien waktu. Akan sangat sedikit pertemuan tatap muka yang mengharuskan adanya perjalanan dinas.

Bahkan, pelatihan dan studi komparasi sekalipun bisa dilakukan secara daring, jika memungkinkan. Kalau ini bisa dilakukan, maka tak perlu lagi bepergian.

“Pemerintah bisa lebih irit. Dan anggarannya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, termasuk pengadaan fasilitas pertemuan jarak jauh yang lebih representatif,” kata Prof. Nelson.

Meski demikian, Nelson tak menafikan beberapa kekurangan. Pemerintah pusat harus membuat aturan dan mengatur mekanismenya agar efektif dan outputnya benar-benar nyata.

“Kita akan kolaborasikan nanti aturan dan skema dari pusat dengan model yang kita buat di daerah …,”

“Intinya, kita harus adaptif dengan new normal. Kita masih butuh waktu untuk melakukan persiapan, termasuk persiapan dalam menghadapi fase new normal,” jelas mantan Rektor itu.(dwi/habari.id)