HABARI.ID | Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, secara tegas menyatakan tak setuju jika pemerintah daerah di Gorontalo kembali menjalankan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ketat.
ketatnya aturan PPKM, seperti tidak lagi memberi ruang kepada masyarakat banyak terutama yang ada di sektor informal untuk mendapatkan peruntungan.
Erwin Ismail mengungkapkan, Gorontalo tidak masuk dalam beberapa daerah yang wajib menindaklanjuti Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) RI Nomor 26 tahun 2021 tentang PPKM level 3 dan level 4.
“Saya sebagai masyarakat Kota Gorontalo yang mewakili suara rakyat Gorontalo meminta berhentilah untuk menerapkan PPKM Mikro atau pembatasan lainnya …,”
“Karena kita tidak diperintahkan oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan itu,” tegas Erwin, Senin (26/07/2021).
Menurut Erwinsyah Ismail, dengan tidak melanjutkan PPKM yang ‘super ketat’ di Gorontalo, sedikit memberi kelonggaran bagi pedagang yang hendak mencari nafkah.
Sebaliknya, jika pemerintah daerah memberlakukan aturan tersebut malah akan berdampak pada masyarakat maupun pedagang kecil.
“Tetapi yang harus kita perketat adalah protokol kesehatan, pemerintah daerah mesti memiliki strategi baru yang berbeda dengan daerah lain …,”
“Apalagi Gorontalo tidak termasuk dalam daftar keputusan PPKM lanjutan itu,” ucap Erwin.
Aleg dari Partai Demokrat ini menyarankan agar pemerintah mengambil kebijakan yang tepat, apalagi di masa sulit akibat pandemi covid-19, salah satunya memasifkan pemberian vaksin kepada masyarakat.
“Nyawa dan kesehatan itu penting, tapi ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Orang-orang akan jadi huru-hara nggak bisa makan karena tidak punya penghasilan …,”
“Saya berharap selain pemerintah punya respon yang cepat masyarakat juga mengikuti aturan pemerintah,” tandasnya. (sodik/Habari.id)
