BPN Pohuwato Jadikan Torosiaje Laut Lokasi Pemberdayaan Akses Reforma Agraria

oleh
banner 468x60

HABARI.ID – Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato menetapkan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato sebagai desa binaan program reforma agraria.

Hal itu dipastikan dengan dilaksanakannya sosialisasi pemberdayaan kepada masyarakat yang bertempat di aula kantor Desa Torosiaje Laut, pada Selasa, (14/05/2024).

Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas PMD Pohuwato, Refli Basir, Kepala Dinas Pariwisata, Rusmiyati Yahya, Kabag Hukum, Owin Setiayawan Mohi, Kepala Seksi P2 BPN, Asda Ichsanto, Koordinator Field Staf BPN, Risang Septian Putranto, Kabid Dinas Perindustrian, Alfons, Kabid PTSP, Kepala Desa, pihak BRI Marisa, Field Staff Pertanahan, Konsultan GTRA, serta masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Koordinator Field Staf, Risang Septian Putranto mengungkapkan bahwa kegiatan pemberdayaan ini adalah salah satu program nasional dari Kementerian Agraria yang dimaksudkan untuk membantu dan memberikan manfaat lain bagi masyarakat lewat pemberdayaan.

“Program pemberdayaan ini sudah dimulai sejak tahun 2021 di seluruh wilayah Indonesia meliputi Provinsi, Kabupaten dan Kota. Di Pohuwato sendiri sudah ada beberapa desa yang telah sukses melaksanakan pemberdayaan diantaranya tahun 2021 Desa Soginti dan Desa Taluduyunu, tahun 2022 Desa Panca Karsa 1, tahun 2023 Desa Manunggal Karya, dan kini kita di tahun 2024 memilih Desa Torosiaje Laut,” ujar Risang.

“Untuk kesuksesan program pemberdayaan tanah masyarakat ini kami perlu mitra startegis. Sehingganya, kami menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dan perbankan yang nanti akan jadi succes story kami di tahun 2024 ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Risang berharap nantinya ada sinergitas antara para field staff BPN Pohuwato dengan desa, masyarakat, perbankan, maupun OPD teknis guna menunjang program ini agar masyarakat bisa meningkatkan penghasilannya lewat program ini.

“Sinergitas tentunya menjadi hal utama dalam program ini. Karena kami dari BPN tentu tidak akan bisa melakukan intervensi langsung untuk masyarakat jika tidak mendapatkan bantuan dari pihak desa, perbankan, dan OPD teknis,” tandasnya.

Agenda tersebut ditutup oleh sesi tanya jawab antara masyarakat dan instansi terkait intervensi untuk kesuksesan program pemberdayaan tahun 2024 ini. (Mg/habari.id)

Baca berita kami lainnya di