HABARI.ID I Akibat dampak dari pandemi Covid 19, APBD menyusut Rp 350 Miliar, Pemprov Gorontalo mulai “Ikat Pinggang”.
APBD menyusut Rp 350 Miliar milik Pemprov Gorontalo ini, bukan hanya dampak dari skala daerah, tetapi secara nasional. Termasuk dari paket kebijakan, yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ungkapkan, saat memimpin rapat terbatas Pimpinan OPD, Senin (20/4/20). Bahwa rasionalisasi pendapatan dan belanja negara, berdampak pada dana transfer ke daerah.
Ditaksir, APBD menyusut Rp 350 miliar dari total lebih kurang Rp 2 triliun. Rinciannya dana perimbangan ditranser, berkurang Rp 200 miliar. PAD dari pajak kendaraan bermotor, berkurang Rp 150 miliar.
“Menurut penyampaian Pak Mendagri maupun Ibu Menteri Keuangan, bahwa pendapatan nasional tidak akan mencapai target pada APBN 2020. Salah satu pendapatan kita dari pajak,” ujar Rusli.
“Banyak perusahaan yang tutup, industri yang mengandalkan impor juga terdampak,” timpal Rusli saat memimpin Rapat Terbatas Pimpinan OPD, Senin (20/4/2020).
Kepala Badan Keuangan Huzairin Roham juga menjelaskan, Gubernur Gorontalo meminta semua OPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Ini penting agar tidak terjadinya defisit keuangan.
Sejumlah program dan kegiatan di tiap OPD, yang belum penting diminta untuk dibatalkan dan dialokasikan ulang, tahun depan.
“Selain berpotensi menyusut APBD sebesar Rp 250 miliar, Pemprov juga susah payah untuk merealokasi anggaran yang ada untuk penanganan dan pencegahan corona,” ujar Huzairin.
Tahap awal, pemerintah sukses mengalokasikan Rp 89 miliar. Jika keadaan semakin memburuk, maka butuh tambah dana realokasi APBD sebesar Rp 250 miliar hingga akhir tahun.
“Usulan dari Pak Gubernur, kita mencari anggaran Rp 100 miliar. Tapi hitung-hitungan kami itu, hanya cukup sampai tanggal 30 di Bulan Juni untuk membiayai bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi,” terang Huzairin.
“Kita butuh penambahan anggaran Rp 200 miliar sampai Rp 250 miliar lagi, hingga akhir tahun. Beberapa belanja yang akan dirasionalisasi, yakni belanja kantor selain listrik dan air, belanja makan minum dan belanja perjalanan dinas,” timpal Huzairin.(adv/4bink/habari.id).
