HABARI.ID, KOTA GORONTALO I Negara sudah jelas menyebutkan bahwa LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, serta Queer/Questioning), ancaman nonmiliter, sesuai dengan Perpres Nomor 111 tahun 2025, tentang kebijakan umum pertahanan negara.
Berkaitan dengan hal tersebut, tim perumus ranperda (rancangan peraturan daerah) LGBT sampaikan perilaku LGBT sebagai penyimpangan yang bukan hak asasi.
“Meskipun perilaku LGBT adalah penyimpangan kami tim perumus sepakat bahwa terhadap hak-hak dasarnya tidak boleh dicabut, seperti haknya untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi,” ujar Dr. Apriyanto Nusa, saat di hubungi terpisah melalui selular.
Lanjut Dr. Apriyanto Nusa bahwa ranperda LGBT tersebut tidak bertujuan untuk mengabaikan hak-hak dasar manusia. Prinsip yang dibangun dalam perumusan ini memperhatikan asas Proporsionalitas.
“Bagi mereka pemerhati hak asasi manusia, ini seakan-akan dinilai mencabut hak para LGBT secara absolut, disinilah letak gagal pahamnya. Padahal ranperda ini sasarannya adalah perilaku menyimpangnya. Ya silahkan mereka melakukan aktifitas biasa layaknya masyarakat secara umum, tapi jangan dengan menampilkan dan mempertunjukkan perilaku menyimpang sebagaimana yang dimaksud dalam substansi ranperda ini,” paparnya.
Prinsip perlindungan dalam perumusan ranperda ini adalah, melindungi kepentingan hukum masyarakat. Negara khususnya pemerintah daerah punya kewajiban melindungi warganya, dari penyimpangan yang melanggar nilai-nilai agama, adat dan budaya.
“Disisi inilah Pak Wali Kota selaku kepala daerah bersikap sangat tegas. InsyaAllah hari ini tim penyusun akan melakukan kembali pertemuan dengan dinas pemrakarsa untuk mematangkan materi muatan Ranperda ..,”
“Dan secepatnya akan menyerahkan draf ranperda ke DPRD Kota Gorontalo, dan InsyaAllah apabila tidak ada kendala pelaksanaan FGD akan dilaksanakan pekan depan,” pungkasnya.(bm/habari.id).
