HABARI.ID | Tim Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melaporkan hasil kerja ke Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Aula Rumah Jabatan, Senin (13/12/2021). Kinerja terkait dengan audit keuangan, aset dan administrasi perusahaan yang bernama PT Gorontalo Fitrah Mandiri (PT GFM).
Dijelaskan Asisten II Sutan Rusdi selaku ketua tim, tugas tim penyehatan untuk melakukan pembenahan pada kelemahan dan kekurangan dari sisi administrasi. Pelaporan keuangan PT GFM dinilai belum substantif dan sesuai standar sehingga hasil audit BPK memberikan opini disclaimer.
“Pelaporan ini masih kurang kurang. Direksi BUMD wajib mengisi laporan tahunan. Laporan tahunannya hanya disajikan secara formalitas secara substansi belum ada. Terakhir diaudit BPK tahun 2007 dengan status disclaimer,” kata Sutan.
Dari sisi kepengurusan PT GFM harusnya sudah selesai periodesasinya pada tahun 2019. Pemprov Gorontalo belum mau menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pemilihan direksi dan komisaris baru sebelum persoalan keuangan didata dan dilaporkan dengan baik.
“Setelah ada laporan maka itu jadi acuan untuk diaudit oleh kantor akuntan publik. Itulah dasar direksi membuat laporan pertanggungjawaban. Ini yang kita bawa ke RUPS untuk disahkan,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai “sakitnya” kondisi BUMD sudah lama. Selain modal yang terus tergerus, PT GFM terus merugi dan terlilit utang.
“Pada tahun 2014 kami minta dilakukan pemeriksaan tiga hal, kinerja administrasi dan keuangan ternyata tiga tiga menurut BPK merah. Kenapa saya minta bereskan ini supaya ini clear semua. Ini sudah jadi rekomendasi BPK,” tegas Rusli.
Rusli meminta agar direksi dan komisaris PT GFM sekarang untuk serius berkolaborasi dengan tim penyehatan untuk menelusuri dan mendata aset aset yang ada. Begitu juga tentang laporan keuangan dan utang piutang.
Hasil temuan tim penyehatan diminta untuk dipaparkan di depan direksi dan komisaris. Harapannya ada kesesuaian data sebagai bahan audit Kantor Akuntan Publik sekaligus menjadi laporan pertanggungjawaban direksi. Rabu pekan ini dijadwalkan pertemuan tersebut.
“Kita kan masih punya saham di Grand Q, saran saya itu dijual saja untuk menutupi semua utang-utang. Meski modalnya sedikit tidak apa apa, supaya ada kepercayaan dari publik dan pengusaha yang ingin bekerjasama,” sambungnya.
Tim Penyehatan menargetkan April 2022 laporan tahunan direksi bisa dipertanggungjawabkan di RUPS. Agenda selanjutnya memberhentikan direksi lama dan mengangkat direksi yang baru yang proses seleksinya sudah dimulai sejak awal tahun depan. (edm/habari.id)
