Menjaga Indonesia

Terkait Isu Pengelolaan Dana Haji, Aleg Deprov Minta Masyarakat Tetap Tenang

HABARI.ID I Keputusan Pemerintah terhadap penundaan keberangakatan jamaah haji tahun ini telah menimbulkan perbincangan di berbagai pihak, salah satunya anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sri Masri Sumuri.

Sri Masri menganggap bahwa permasalahan keberangkatan calon jamaah haji setiap tahun sering menimbulkan polemik di masyarakat, baik jamaah haji regular maupun jamaah yang menggunakan jalur khusus.

“Namun, dari sekian persoalan haji, pengelolaan dana haji yang tidak sesuai peruntukkannya ini perlu ada penyelesaian dengan baik. Sebab informasi yang mencuat ke publik dana haji ini digunakan untuk kepentingan pembangunan,” jelas Sri, jumat (11/06/2021).

Menurutnya, pemerintah harus memperjelas persoalan ini dengan bijak ke publik agar polemiknya tidak berlarut-larut, apalagi jika isu ini sudah masuk ke ranah politik.

“Saya kira perlu ada solusi tepat, terutama langkah-langkah dan kebijakan seperti apa yang akan diperoleh setelah keputusan tersebut keluar. Artinya saat ini masyarakat kita memerlukan suatu kepastian, penjelasan dan solusi yang tepat terutama bagi para jemaah yang sudah dua tahun tertunda tersebut dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun depan,” tegasnya.

Sri mengatakan bahwa penjelasan tersebut sangat penting, baik berita dan informasi yang simpang siur di kalangan masyarakat, terhadap pengelolaan dana haji maupun terkait dengan penundaan keberangkatan haji tahun 2021.

“Saya melihat bahwa masyarakat kita itu butuh kepastian agar mereka bisa ada ketenangan menyikapi berita-berita yang mencuat kepermukaan. Karena kalau tidak ada penjelasan dan penyelesaian dengan baik, saya khawatir akan semakin menambah daftar buruk persoalan haji Indonesia,” ujar Sri.

Namun demikian, anggota Komisi IV Deprov Gorontalo itu meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Karena hampir seluruh Negara melakukan pembatalan keberangkatan haji seiring dengan kebijakan pemerintahan Arab Saudi. (Sodiq/habari.id)