HABARI.ID I KPU Kabupaten Gorontalo siap menggulirkan kembali agenda tahapan Pilkada yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19, dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul, termasuk soal adanya penambahan jumlah TPS.
Tak hanya soal bertambahnya jumlah TPS. Pasca ditetapkan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang sudah disetujui Komisi II DPR RI itu, mengharuskan adanya penerapan protokol kesehatan.
Tentu saja ada konsekuensi pembiayaan pada penerapan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Corona.
Di lain sisi, untuk memulai tahapan dan konsekuensi pembiayaan lainnya, KPU masih membutuhkan legal standing, baik PERPPU maupun PKPU serta regulasi lainnya.
“Pada prinsipnya kita siap melanjutkan kembali berbagai agenda Pilkada yang tertunda. Rencananya tahapan pilkada bakal kembali dibuka pada 15 Juni 2020 …,”
“Tapi masih harus menunggu diterbitkannya PKPU,” kata komisioner KPU Kabupaten Gorontalo, Rivon Umar.
Rivon mengatakan, KPU Kabupaten Gorontalo juga sudah siap dengan segala kemungkinan dan konsekuensi pasca adanya penetapan pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 ini, termasuk soal adanya penambahan jumlah TPS.
Jumlah TPS yang tadinya hanya berjumlah 733, bertambah menjadi 903 TPS. Penambahan itu diperlukan untuk membatasi jumlah pemilih pada setiap TPS.
“Awalnya setiap TPS itu berjumlah 800 pemilih, tapi sekarang maksimal 500 pemilih saja. Itu diperlukan untuk mengurai kepadatan,” ungkap Rivon.
Dia menjelaskan, masyarakat juga tak perlu khawatir dengan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi karena dalam teknisnya nanti pada proses pengambilan suara dan lokasi pengambilan suara, akan menerapkan protokol kesehatan.
“Jadi, kita akan siapkan tempat cuci tangan, tiap masyarakat dan pelaksana menggunakan masker dan kita buat di tempat terbuka. Tentu saja kita juga siapkan hand sanitizer. Sebisa mungkin kita upayakan menerapkan protokol kesehatan pada hari H pemilihan nanti,” kata Rivon.
Disentil soal kesiapan anggaran, Rivon menjelaskan bahwa untuk anggaran Pilkada (tahapan Pilkada) di kabupaten Gorontalo masih ada.
Tapi soal konsekuensi anggaran yang timbul sebagai akibat dari penerapan protokol kesehatan, KPU masih menunggu keputusan dari pusat.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk dapat lebih menyiapkan diri terkait pelaksanaan Pilkada dan tahapan Pilkada serta mematuhi protokol kesehatan.(dwi/habari.id)
