SIJAKON Solusi Untuk Sinkronisasi Program Pembinaan Jasa Konstruksi

oleh
SIJAKON, Jasa Konstruksi.
Sekretari Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, saat membuka sosialisasi SIJAKON secara virtual.
banner 468x60
HABARI.ID I SIJAKON (Sistem informasi jasa konstruksi) menurut Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Rabu (29/07/2020), adalah solusi untuk memfasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan jasa konstruksi.

Hal ini disampaikan Handoyo, saat menggelar sosialisasi secara virtual dengan seluruh Kepala Dinas PUPR di Kabupaten dan Kota.

Kehadiran SIJAKON juga program inovasi baru PUPR Provinsi Gorontalo, bisa membantu seluruh instansi terkait di daerah.

“Percepatan pembangunan iinfrastruktur nasional saat ini, membutuhkan dukungan dan pembinaan konstruksi yang lebih masif, terstruktur dan sistematis …”

“Semakin besar volume pembangunan, maka beragam pula persoalan yang akan muncul dalam industri konstruksi, yang turut menjadi tantangan semua stake holder …”

“Sehingga dengan kehadiran SIJAKON ini, semoga bisa mempermudah program kegiatan yang kita laksanakan kedepan, khususnya pada jasa konstruksi di daerah,” jelas Handoyo.

Salah satu gambaran persoalan yang dihadapi saat ini, terjadinya GAP pembiayaan infrastruktur yang sangat besar.

Sementara kemampuan APBD dan APBN hanya terbatas dan mampu menopang 41,3 persen dari kebutuhan yang ada.

“Banyaknya kecelakaan konstruksi pada beberapa proyek infrastruktur, juga salah satu persoalan. Karena belum tersedianya sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi …”

“Kelembagaan organisasi perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi, belum sepenuhnya berjalan serta masih sedikitnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, sehingga perlu penataan ulang terhadap sistem sertifikasi,” terang Handoyo.

Undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 memberikan pencerahan, mengenai pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota.

“Kerjasam dengan para stake holder di daerah seperti BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal, Balai, Satker baik Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan serta Perguruan Tinggi, SMK dan LPJK provinsi …”

“Mutlak dilakukan untuk keberhasilan pembinaan konstruksi, sehingga cita-cita untuk melahirkan industri konstruksi nasional yang handal dan berdaya saing, dengan mutu produk hasil pembangunan berkualitas dapat dicapai,” pungkas Handoyo.(bink/habari.id).

Baca berita kami lainnya di

Tinggalkan Balasan