Menjaga Indonesia

Serap Aspirasi Terkait Paham Radikal. Azis Syamsudin : Gorontalo Butuh Perhatian Khusus

HABARI.ID | Disela-sela kunjungannya di Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, turut menghadiri Rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo, diaula rumah jabatan gubernur, Selasa (9/2/2021).

Sejumlah isu yang dibahas di antaranya terkait terorisme dan separatisme yang menghangat beberapa Minggu terakhir. Dimana ada tujuh terduga teroris yang ditangkap di Kabupaten Pohuwato dan sudah dibawa oleh Densus 88 ke Jakarta.

Kapolda Gorontalo Irjen Akhmad Wiyagus menjelaskan, pergerakan terorisme ini sudah diendus Densus 88 sejak November tahun 2018 lalu. Mereka diduga menyasar anggota polisi, TNI dan pejabat Pemda.

“Ketujuh orang tersangka ini menamakan diri Jamaah Ansor Pohuwato. Jadi jamaah ini suka tidak suka sudah dikenal di dunia terorisme. Padahal mereka benar-benar orang Pohuwato, hanya untuk mengatakan kepada masyarakat luas bahwa di Pohuwato juga ada loh. Kira kira begitu,” jelas Kapolda.

Senada dengan itu, Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito menyarankan untuk menjadikan Gorontalo sebagai daerah penyangga untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang relatif lebih besar risiko terorisme dan separatisme.

“Alangkah baiknya melaksanakan operasi imbangan untuk membuat sekat ini. Kita melakukan operasi penyekatan sehingga tidak terjadi limpahan dari dua daerah sehingga Sulut dan Sulteng. Bisa bisa Filipina Selatan bisa konek dengan Poso pak,” saran jenderal bintang satu itu.

Menanggapi masukan itu, Azis Syamsuddin menyambut baik aspirasi yang ada dan berjanji akan membahas di tingkat pusat dengan kementrian terkait. Gorontalo butuh perhatian khusus karena berpotensi menjadi lalu lintas paham radikal.

“Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan ini. Pandangan daripada TNI-Polri sama, Gorontalo ini sebagai lalu lintas (paham radikal). Tinggal bagaimana kita memutus ini,” ungkap Azis.

Kehadiran politisi Partai Golkar itu tidak sendiri, sejumlah anggota DPR RI yang membawahi bidang Politik Hukum dan Keamanan ikut diajak. (edm/habari.id)